JurnalPatroliNews | Jakarta – Rumah Keluarga Bersama (RKB) mengapresiasi komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Komitmen tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana untuk kepentingan masyarakat.
Ketua Umum RKB, Wigit Bagoes Prabowo, menilai kesediaan Dasco mempertaruhkan jabatan apabila target penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak tercapai merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada publik.
Menurut Wigit, sikap tersebut menunjukkan bahwa janji kepada masyarakat harus disertai kesediaan untuk mempertanggungjawabkannya melalui tindakan nyata.
“Sejauh ini, kami menilai Pak Dasco selalu konsisten memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang benar-benar pro-rakyat dan demi kepentingan bangsa,” ujar Wigit dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti langkah Dasco yang membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui penerimaan audiensi warga yang menyampaikan aspirasi mengenai percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Bagi Wigit, komunikasi antara pimpinan DPR dan masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Aspirasi publik, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi agenda legislasi yang memiliki target, tahapan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
RUU Perampasan Aset memasuki tahap keputusan paripurna
Apresiasi RKB tersebut muncul di tengah perkembangan penting pembahasan RUU Perampasan Aset. Pada 18 November 2026, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna.
Sehari kemudian, Kamis (19/11/2026), DPR mengambil keputusan terhadap RUU tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Dalam laporan resminya, DPR menjelaskan bahwa rancangan regulasi itu diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk kerugian negara dan masyarakat.
Proses pembahasan mencakup penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan perubahan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal. Substansinya antara lain mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, tata kelola pengelolaan aset, pengawasan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Perkembangan tersebut menjadi konteks penting bagi komitmen politik yang sebelumnya disampaikan pimpinan DPR, termasuk target penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026. <Link ref=”turn199929search0″ title=”Pernyataan komitmen pimpinan DPR”/> dan <Link ref=”turn263792view0″ title=”Laporan keputusan Rapat Paripurna DPR, 19 November 2026″/>.
Wigit menegaskan, komitmen Dasco dalam mengawal RUU Perampasan Aset perlu dinilai melalui proses dan hasil kerja kelembagaan. Ia juga menyinggung adanya narasi negatif dan serangan digital terhadap figur Dasco, tetapi mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan penilaian berdasarkan fakta dan rekam kerja yang dapat diperiksa.
“Komitmen beliau mengawal RUU Perampasan Aset hingga ketok palu pada Desember mendatang adalah bukti autentik keberpihakan kepada rakyat,” tegas Wigit.
RKB ajak masyarakat terus mengawal
Lebih lanjut, Wigit mengajak masyarakat untuk tidak berhenti mengawasi proses legislasi, termasuk memastikan substansi RUU Perampasan Aset benar-benar menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Menurutnya, keberhasilan pembentukan regulasi tidak cukup diukur dari selesainya proses politik di parlemen. Implementasi, transparansi pengelolaan aset, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat juga harus menjadi perhatian.
RKB, kata Wigit, mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif serta menjaga ruang publik dari informasi yang tidak benar.
“Sekaligus menjaga ruang publik dari informasi menyesatkan agar agenda-agenda besar kerakyatan dapat berjalan lancar demi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Dengan perkembangan pembahasan di DPR, perhatian publik selanjutnya tertuju pada ketepatan rumusan aturan, jaminan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat.














Komentar