Menkop Optimistis Sinergi Pesantren dan Koperasi Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

JurnalPatroliNews | Yogyakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono optimistis kolaborasi antara pondok pesantren dan jaringan koperasi dapat melahirkan ratusan hingga ribuan pengusaha baru dalam beberapa tahun mendatang.

Sinergi tersebut dinilai membuka peluang bagi pesantren untuk mengembangkan unit usaha produktif sekaligus memperluas pemasaran produk melalui jaringan koperasi di berbagai daerah.

Optimisme itu disampaikan Ferry saat membuka Forum Bisnis Pesantren Nusantara yang diselenggarakan Koperasi Konsumen Digital Pesantren Nusantara dan dihadiri sekitar 300 pondok pesantren di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).

“Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan lahir ratusan bahkan ribuan pengusaha baru yang tumbuh dari lingkungan pesantren dan koperasi,” kata Ferry.

Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan antara potensi ekonomi pesantren, jaringan koperasi, teknologi, dan kebutuhan pasar. Pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Ferry menegaskan, pengembangan kewirausahaan pesantren bukan dimaksudkan untuk menciptakan kesenjangan ekonomi baru. Sebaliknya, langkah tersebut diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan koperasi pada posisi strategis sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, yakni sebagai soko guru perekonomian nasional.

“Koperasi sejak awal dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai tiang utama perekonomian nasional. Namun, peran ini perlahan meredup dan koperasi dinilai tertinggal dibandingkan korporasi swasta dan BUMN. Untuk itu, sekarang Presiden Prabowo Subianto berkomitmen agar koperasi dibangunkan kembali,” ujarnya.

Jaringan koperasi menjadi pasar produk pesantren

Salah satu peluang yang disoroti Ferry adalah keterhubungan antara jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Ia menyebut hampir 30 ribu titik koperasi ditargetkan atau diproyeksikan beroperasi pada tahun ini. Jaringan tersebut berpotensi menjadi saluran distribusi bagi berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha pesantren maupun masyarakat setempat.

Ferry menilai, keberadaan jaringan koperasi dapat membantu mengatasi salah satu tantangan utama usaha kecil, yakni keterbatasan akses pasar.

“Kalau kita punya jaringan sebesar ini, kenapa tidak kita isi dengan produk buatan kita sendiri? Kecap, sabun, deterjen, bahan pangan semuanya bisa diproduksi oleh bisnis pesantren dan dijual di koperasi. Sekarang pasarnya sudah ada,” ucapnya.

Melalui skema tersebut, pesantren berpeluang mengembangkan usaha di sektor pangan, kebutuhan rumah tangga, pengolahan hasil pertanian, hingga produk konsumsi lainnya. Sementara koperasi dapat berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen.

Ferry berharap hubungan tersebut tidak berhenti pada transaksi jual beli, tetapi berkembang menjadi kemitraan produksi dan distribusi yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

KDKMP didorong menjadi pusat aktivitas ekonomi desa

Saat ini, menurut data yang disampaikan Menkop, terdapat sekitar 130 ribu koperasi di Indonesia yang bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan.

Salah satu program prioritas pemerintah adalah pengembangan KDKMP. Ferry menjelaskan, koperasi tersebut dirancang tidak sekadar menjadi tempat masyarakat berbelanja, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam rantai pasok kebutuhan pokok dan hasil produksi lokal.

KDKMP diarahkan untuk menyalurkan barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Di sisi lain, koperasi juga diharapkan menjadi tempat penampungan dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dapat dipasarkan melalui jaringan tersebut.

“Selain itu, koperasi ini juga akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan non-tunai,” kata Ferry.

Dengan fungsi tersebut, KDKMP diharapkan dapat memperkuat hubungan antara produsen di tingkat desa, jaringan distribusi, dan konsumen. Pesantren yang memiliki kapasitas usaha juga berpeluang masuk ke dalam rantai ekonomi tersebut.

Menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan

Dalam kesempatan itu, Ferry turut mengingatkan bahwa gerakan koperasi dan ekonomi rakyat memiliki sejarah panjang di Indonesia. Ia menyinggung peran Serikat Dagang Islam yang berdiri pada 1913 sebagai salah satu bagian dari perkembangan gerakan ekonomi masyarakat.

Sejumlah tokoh bangsa, termasuk Mohammad Hatta dan Margono Joyohadikusumo, juga memiliki kontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Prinsip kesejahteraan bersama dan pengelolaan perekonomian untuk kepentingan masyarakat luas menjadi bagian penting dari gagasan ekonomi nasional.

Ferry menilai, penguatan koperasi saat ini perlu diarahkan untuk menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas produksi, memanfaatkan teknologi digital, dan memperkuat daya saing produk lokal.

Ia berharap Forum Bisnis Pesantren Nusantara dapat berkembang menjadi jembatan kerja sama antara pesantren, koperasi, pelaku usaha, dan pasar yang lebih luas.

Jika kolaborasi tersebut berjalan konsisten, pesantren berpeluang menjadi salah satu sumber pertumbuhan wirausaha baru. Koperasi pun diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi anggota, tetapi juga bagian dari ekosistem yang memperkuat produksi dalam negeri, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komentar