JurnalPatroliNews | Jakarta – Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kecelakaan fisik di lingkungan perusahaan. Tekanan pekerjaan, jam kerja berlebihan, perundungan, hingga ketidakpastian karier juga menjadi risiko yang harus diperhatikan dalam pengelolaan tempat kerja.
Pesan tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, saat menjadi pembicara dalam webinar internasional bertajuk Fostering a Safe Mind: Building Resilient, Sustainable, and Psychologically Healthy Organizations, yang diselenggarakan Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya secara virtual, Kamis (19/11/2026).
Cris menekankan, faktor psikologis dan risiko psikososial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan K3. Karena itu, perusahaan maupun organisasi perlu memastikan sistem kerja yang diterapkan tidak menimbulkan tekanan berkepanjangan dan mengganggu kesehatan pekerja.
Menurutnya, risiko psikososial dapat muncul dari berbagai kondisi, antara lain tuntutan pekerjaan yang tinggi tanpa diimbangi kendali yang memadai, jam kerja panjang, ketidakpastian pekerjaan, serta tindakan perundungan dan pelecehan di lingkungan kerja.
Situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan cara organisasi merancang pekerjaan, mengatur beban kerja, membangun komunikasi, dan memperlakukan para pekerjanya.
“Untuk memahami dari mana risiko-risiko itu muncul, pertama-tama kita perlu karyawan yang mampu menyampaikan kepada kita apa yang sedang terjadi. Kita berupaya mendukung agar orang-orang selalu bisa bersuara,” ujar Cris.
Karyawan Harus Memiliki Ruang untuk Menyampaikan Masalah
Cris menilai keterbukaan komunikasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat. Pekerja perlu memiliki ruang aman untuk menyampaikan persoalan, tekanan, maupun gagasan perbaikan tanpa khawatir mendapatkan perlakuan negatif.
Informasi yang disampaikan karyawan dapat menjadi dasar bagi organisasi untuk mengenali sumber risiko psikososial sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan kesehatan mental di tempat kerja tidak semata-mata dibebankan kepada individu. Manajemen juga perlu mengevaluasi sistem kerja dan memastikan kebijakan perusahaan mendukung kesejahteraan pekerja.
Cris Tawarkan Agenda Perbaikan dalam 90 Hari
Untuk mendorong penerapan yang lebih konkret, Cris menyarankan agenda perbaikan selama 90 hari agar pengelolaan risiko psikososial dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.
Pada 30 hari pertama, organisasi diminta mendengarkan masukan karyawan serta mencatat berbagai persoalan yang muncul di lingkungan kerja.
Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, perusahaan dapat menguji satu atau dua penyesuaian dalam pola kerja berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya.
Selanjutnya, pada hari ke-61 hingga ke-90, organisasi perlu mengevaluasi dampak perubahan tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada para karyawan.
Pendekatan ini diharapkan membuat upaya perbaikan tidak berhenti pada kampanye atau imbauan, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pengelolaan pekerjaan.
“Organisasi yang tangguh tumbuh melalui keterbukaan dan tindak lanjut. Keterbukaan memungkinkan orang-orang membawa kekhawatiran dan gagasan ke dalam percakapan,” ungkap Cris.
Kesejahteraan Psikologis Perlu Didukung Lingkungan Kerja
Dalam webinar tersebut, pembicara asal Belanda, Dirks Boersma, turut menyoroti pentingnya membangun lingkungan kerja yang sehat dan saling mendukung untuk menjaga kesejahteraan psikologis pekerja.
“Kesejahteraan psikologis di tempat kerja perlu ditopang oleh lingkungan yang sehat dan saling mendukung,” ujarnya.
Pandangan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan organisasi dalam menangani persoalan psikososial. Lingkungan kerja yang sehat membutuhkan komunikasi terbuka, dukungan antarkaryawan, serta kebijakan manajemen yang memperhatikan kondisi pekerja.
Menutup pemaparannya, Cris mengajak setiap organisasi mulai mengambil langkah sederhana dengan mengidentifikasi satu persoalan yang perlu didengarkan lebih mendalam, kemudian menjalankan satu perbaikan yang dapat dievaluasi.
Menurutnya, perubahan tidak selalu harus dimulai melalui program besar. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh unsur organisasi dapat memberikan dampak berarti dalam membangun tempat kerja yang lebih aman, sehat, tangguh, dan berkelanjutan.












Komentar