JurnalPatroliNews | Jakarta – Kemnaker perkuat K3 pekerja perikanan melalui peningkatan koordinasi pengawasan, penyelarasan regulasi, dan pengembangan inspeksi bersama lintas instansi negara-negara ASEAN.
Langkah ini diarahkan untuk memperluas pelindungan tenaga kerja sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di sektor perikanan berjalan lebih efektif.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kegiatan Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka kegiatan itu menegaskan bahwa perlindungan pekerja perikanan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pengawasan, dan organisasi regional perlu membangun koordinasi agar penerapan standar K3 tidak berhenti pada ketentuan tertulis.
Menurut Ismail, sektor perikanan membutuhkan perhatian khusus karena keselamatan pekerjanya berkaitan langsung dengan kondisi dan risiko pekerjaan di lapangan. Karena itu, penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan perikanan.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” jelas Ismail.
K3 merupakan hak mendasar pekerja
Ismail menjelaskan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu prinsip serta hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022.
Prinsip tersebut menegaskan pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan. Pelindungan K3 tidak hanya menyangkut pencegahan kecelakaan, tetapi juga upaya mengurangi risiko penyakit akibat kerja serta memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak.
Dalam konteks tersebut, Kemnaker perkuat K3 pekerja perikanan dengan mendorong pengawasan yang lebih terkoordinasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan regulasi diterapkan secara efektif, termasuk melalui peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dan penguatan koordinasi antarinstansi.
ASEAN dorong penyelarasan standar pengawasan
Di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah menyusun sejumlah kerangka kerja untuk memperkuat pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya melalui Rencana Kerja ASEAN OSHNET 2022–2030.
Kerangka kerja tersebut menjadi salah satu landasan pengembangan kolaborasi regional dalam peningkatan standar K3. Selain itu, terdapat pedoman K3 sektor informal serta upaya memperkuat koordinasi antarlembaga agar perlindungan pekerja dapat menjangkau berbagai jenis pekerjaan.
“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” kata Ismail.
Melalui forum tersebut, negara-negara anggota ASEAN didorong untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pelaksanaan pengawasan K3. Pertukaran pengalaman ini diharapkan membantu pemerintah masing-masing negara memahami tantangan pengawasan sekaligus mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sektor perikanan.
Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian adalah multi-agency joint inspection atau inspeksi bersama lintas instansi. Mekanisme ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Inspeksi bersama untuk memperkuat pelindungan pekerja
Pengawasan K3 sektor perikanan tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga. Diperlukan pembagian peran dan koordinasi yang jelas agar pelaksanaan regulasi dapat berjalan secara konsisten.
Dalam kerangka tersebut, inspeksi bersama menjadi sarana untuk menyelaraskan pendekatan pengawasan, meningkatkan kapasitas petugas, serta memperkuat pertukaran informasi antarlembaga. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi negara-negara ASEAN untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan di negara lain.
Bagi Indonesia, penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari upaya memastikan pelindungan pekerja berjalan hingga tingkat pelaksanaan. Regulasi yang baik perlu didukung kemampuan pengawasan, koordinasi, dan tindak lanjut yang memadai.
Kemnaker perkuat K3 pekerja perikanan melalui pendekatan tersebut agar perlindungan tidak hanya menjadi komitmen pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari praktik ketenagakerjaan di sektor perikanan.
Pelindungan pekerja juga berkaitan dengan HAM
Ismail turut menekankan keterkaitan antara keselamatan kerja dan pelindungan hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN menjadi salah satu kerangka regional yang menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian dari perhatian terhadap pelindungan HAM.
Dalam sektor perikanan, prinsip tersebut memperkuat pentingnya memastikan pekerja mendapatkan perlindungan, kondisi kerja yang aman, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
Penerapan K3 yang efektif juga memiliki arti penting bagi keberlanjutan industri perikanan. Kegiatan usaha yang memperhatikan keselamatan pekerja diharapkan dapat berjalan dengan standar ketenagakerjaan yang lebih baik.
Pada kesempatan tersebut, Ismail menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi dalam mendorong peningkatan standar ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara.
Melalui penguatan sinergi regional, Kemnaker berharap koordinasi pengawasan semakin efektif, kapasitas pengawas meningkat, dan pelindungan pekerja perikanan dapat diperkuat secara berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dorongan mewujudkan pekerjaan layak dan kegiatan perikanan yang memperhatikan keselamatan manusia.















Komentar