Kemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 Sektor Energi, Perusahaan Berisiko Tinggi Terancam Sanksi

JurnalPatroliNews | Jakarta – Pengawasan K3 sektor energi menjadi perhatian pemerintah setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan regulasi serta mekanisme pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

Langkah ini dilakukan menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Penyelarasan tersebut dinilai penting karena sektor energi, khususnya pertambangan dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, memiliki tingkat risiko keselamatan kerja yang tinggi. Pemerintah ingin memastikan pengawasan berjalan terpadu, tidak tumpang tindih, tetapi tetap menjamin standar perlindungan pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, koordinasi lintas kementerian menjadi kebutuhan penting agar ketentuan dalam undang-undang baru dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Hal itu disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” kata Afriansyah.

Menurutnya, undang-undang tersebut mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. Regulasi itu juga memberikan kerangka pengaturan mengenai ruang lingkup pengawasan di tempat kerja.

Karena itu, penyusunan aturan pelaksanaan perlu melibatkan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan sektoral. Tujuannya agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum, sementara hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman tetap terlindungi.

Perusahaan Wajib Terapkan Sistem Manajemen K3

Salah satu aspek penting dalam ketentuan baru tersebut adalah kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan SMK3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Perusahaan dengan kategori risiko tinggi juga diwajibkan membentuk Komite K3 yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. Keberadaan komite tersebut diharapkan memperkuat pengawasan internal sekaligus membuka ruang partisipasi pekerja dalam mencegah kecelakaan kerja.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif. Dalam ketentuan yang disampaikan, sanksi bahkan dapat mencapai pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3.

Selain sanksi administratif, terdapat pula ketentuan pidana terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban K3 apabila pelanggarannya mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia.

Ketentuan pidana tersebut merujuk Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026, dengan penerapan yang tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana sesuai hukum yang berlaku.

Pengawasan K3 Perlu Terintegrasi dengan Inspeksi Sektoral

Afriansyah menjelaskan, penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang K3 menjadi salah satu ruang untuk menyelaraskan tugas pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral di lingkungan Kementerian ESDM.

Penyelarasan pengawasan K3 sektor energi tersebut tidak hanya menyangkut pembagian kewenangan pemeriksaan, tetapi juga pertukaran informasi mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menurut Afriansyah, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah mengenali pola kecelakaan, memetakan potensi bahaya, serta menentukan langkah pencegahan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Penguatan sistem informasi tersebut menjadi penting bagi sektor energi yang memiliki karakteristik risiko berbeda-beda. Dengan koordinasi antarpengawas, pemerintah diharapkan dapat menghindari perbedaan standar pemeriksaan maupun pengulangan prosedur yang tidak diperlukan.

Integrasi SMK3 Tidak Menghapus Kewajiban Keselamatan Pertambangan

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sistem keselamatan pertambangan yang selama ini telah berjalan di bawah pengaturan sektoral Kementerian ESDM.

Afriansyah menegaskan, integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan harus dilakukan secara proporsional. Penyelarasan tidak boleh menimbulkan beban administratif berlebihan bagi perusahaan, tetapi juga tidak boleh mengurangi standar keselamatan yang wajib dipenuhi.

Ia menjelaskan, sistem keselamatan pertambangan memiliki ketentuan teknis tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Oleh sebab itu, integrasi kedua sistem tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban keselamatan pertambangan.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kewajiban keselamatan secara terkoordinasi tanpa kehilangan standar teknis yang berlaku pada masing-masing sektor.

Kemnaker Usulkan Tim Bersama dengan ESDM

Sebagai tindak lanjut pembahasan, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama antara Kemnaker dan Kementerian ESDM. Tim tersebut dirancang untuk mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian ketentuan alih daya, serta menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Sosialisasi akan menyasar berbagai pemangku kepentingan di sektor energi, antara lain Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, serta badan usaha milik negara (BUMN) di bidang energi.

Pelibatan para pemangku kepentingan tersebut dinilai penting agar perubahan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara seragam oleh perusahaan maupun pekerja.

Penyelarasan pengawasan K3 sektor energi ini pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan harmonisasi aturan antarkementerian. Lebih jauh, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pencegahan kecelakaan kerja yang lebih terukur, memperjelas tanggung jawab perusahaan, dan memastikan perlindungan pekerja berjalan efektif di sektor energi.

Keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kejelasan aturan pelaksanaan, konsistensi pengawasan, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Komentar