Komitmen Kerja Sama Indonesia-Tiongkok US$71,8 Miliar, Akademisi Soroti Peran Prabowo dan Rosan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Komitmen kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok senilai US$71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Kesepakatan tersebut dinilai membuka peluang penguatan hubungan ekonomi internasional sekaligus menjadi indikator positif bagi prospek investasi Indonesia. Namun, realisasi proyek dan manfaat ekonominya dinilai tetap membutuhkan pengawalan serius dari pemerintah.

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Esa Unggul, Prof. Tantri Yanuar Rahmat Syah, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memperluas diplomasi ekonomi dengan Tiongkok patut diapresiasi.

“Presiden Prabowo patut diapresiasi atas upayanya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional,” kata Prof. Tantri, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, diplomasi ekonomi tidak cukup berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman maupun pengumuman nilai komitmen kerja sama. Diperlukan langkah lanjutan yang terukur agar kesepakatan tersebut benar-benar berubah menjadi kegiatan investasi produktif dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Dalam konteks itu, Prof. Tantri turut menyoroti peran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, yang dinilai memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan investor dan dunia usaha internasional.

Rosan dinilai berperan mengawal komitmen investasi

Prof. Tantri menyebut Rosan memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan mitra internasional, memperluas jaringan investasi, serta mengawal peluang kerja sama agar dapat diterjemahkan menjadi proyek yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

“Keberhasilan diplomasi ekonomi tentu membutuhkan tindak lanjut yang konkret. Dalam hal ini, Pak Rosan Roeslani memiliki peran penting untuk memastikan berbagai komitmen kerja sama yang dibangun Presiden Prabowo dapat dikawal menjadi peluang investasi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujarnya.

Peran tersebut menjadi penting karena besarnya nilai kesepakatan tidak secara otomatis menjamin seluruh proyek dapat berjalan sesuai rencana. Proses realisasi tetap bergantung pada kesiapan proyek, kepastian pendanaan, perizinan, kelayakan bisnis, serta kesepakatan teknis antarpihak.

Dengan demikian, keberhasilan diplomasi ekonomi juga perlu diukur melalui perkembangan proyek, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas industri, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Empat sektor strategis menjadi sasaran kerja sama

Kerja sama Indonesia-Tiongkok senilai US$71,8 miliar yang diumumkan di Shenzhen, China, pada 18 November 2026 mencakup empat bidang strategis.

Keempat bidang tersebut meliputi pengembangan future smart city, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol atau pengolahan batu bara menjadi etanol.

Dalam rincian yang disampaikan pemerintah, pengembangan 10 lokasi awal future smart city memiliki nilai sekitar US$50 miliar. Sementara itu, komitmen kerja sama manufaktur dan teknologi mencapai sekitar US$10 miliar, pembiayaan infrastruktur sekitar US$10 miliar, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol senilai US$1,8 miliar.

Rangkaian kerja sama tersebut melibatkan Danantara Indonesia, sejumlah lembaga dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok.

Menurut Prof. Tantri, sektor-sektor tersebut memiliki peluang untuk mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat industrialisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas penguasaan teknologi nasional.

“Yang harus kita lihat bukan hanya besarnya angka investasi, tetapi juga manfaat ekonomi yang dihasilkan,” katanya.

Kepercayaan investor harus diikuti tata kelola yang kuat

Prof. Tantri mengingatkan bahwa peningkatan minat investor internasional perlu diimbangi dengan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel.

Kepastian hukum, konsistensi regulasi, iklim usaha yang kondusif, serta pengawasan pelaksanaan proyek menjadi sejumlah faktor penting untuk menjaga kepercayaan mitra internasional.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap komitmen kerja sama memiliki arah pelaksanaan yang jelas, termasuk jadwal proyek, sumber pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan target manfaat ekonomi.

“Presiden Prabowo telah membuka ruang dan memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia di tingkat global. Selanjutnya, diperlukan pengawalan yang konsisten agar komitmen tersebut dapat diwujudkan menjadi investasi nyata,” pungkas Prof. Tantri.

Besarnya komitmen kerja sama Indonesia-Tiongkok kini menempatkan realisasi proyek sebagai tahapan penting berikutnya. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh nilai kesepakatan di atas kertas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan mitra usaha memastikan investasi berjalan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Komentar