Rerforma Agraria sebagai Pintu Pembaharuan Pertanahan di Indonesia

Oleh: Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.
Praktisi Pertanahan – 45 Tahun Mengabdi di Kementerian ATR/BPN

Persoalan agraria di Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata persoalan administrasi pertanahan. Di balik penerbitan sertifikat, pengukuran bidang tanah, dan berbagai proses legalisasi aset, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang menguasai tanah, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan sejauh mana negara hadir menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan bangsa. Ia bukan hanya aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan, ruang sosial, fondasi ketahanan pangan, sekaligus bagian dari kedaulatan nasional.

Karena itu, keberhasilan pembangunan agraria tidak seharusnya hanya diukur melalui jumlah sertifikat yang diterbitkan atau luas bidang tanah yang telah terdaftar. Ukuran yang lebih substansial adalah apakah kebijakan pertanahan mampu mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sinilah tantangan besar pemerintah dalam menerjemahkan amanat konstitusi menjadi kenyataan.

Mandat Konstitusi yang Belum Sepenuhnya Menjelma Menjadi Keadilan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

UUPA memberikan landasan penting bagi pembentukan sistem hukum agraria nasional, termasuk prinsip hak menguasai negara, fungsi sosial hak atas tanah, pengakuan hak masyarakat, dan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah.

Namun, setelah puluhan tahun perjalanan pembangunan, berbagai persoalan masih memperlihatkan adanya jarak antara cita-cita hukum dan kenyataan di lapangan.

Ketimpangan penguasaan tanah, konflik antara masyarakat dan badan usaha, tumpang tindih hak, persoalan tanah adat, serta alih fungsi lahan pertanian merupakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian lebih mendasar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi belum otomatis menghasilkan keadilan agraria.

Sertifikat memang memberikan kepastian hukum atas hak seseorang. Akan tetapi, keberadaan sertifikat tidak dengan sendirinya menjawab persoalan ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Negara harus mampu membedakan antara keberhasilan mencatat kepemilikan dan keberhasilan membangun distribusi penguasaan tanah yang lebih adil.

Keduanya merupakan agenda yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.

Reforma Agraria Harus Menyentuh Struktur Penguasaan Tanah

Reforma agraria seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Persoalannya, redistribusi tanah tidak boleh berhenti pada penyerahan dokumen kepemilikan.

Masyarakat yang memperoleh tanah membutuhkan akses terhadap pembiayaan, teknologi pertanian, infrastruktur, irigasi, pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pasar.

Tanpa dukungan tersebut, tanah berpotensi menjadi aset yang tidak produktif atau bahkan kembali berpindah tangan karena penerimanya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengelolanya.

Oleh sebab itu, reforma agraria harus mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses ekonomi.

Keadilan agraria bukan sekadar memberikan tanah, melainkan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan, mengelola, dan memperoleh manfaat ekonomi dari tanah tersebut.

Di sisi lain, fungsi sosial hak atas tanah juga harus ditegakkan secara konsisten. Penguasaan tanah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Negara perlu memastikan bahwa pemanfaatan tanah tidak hanya menguntungkan pemegang hak, tetapi juga memperhatikan kepentingan publik.

Momentum Perubahan Harus Dimanfaatkan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, sebagaimana dirujuk dalam kerangka kajian ini, menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan reforma agraria secara terintegrasi.

Kerangka baru tersebut membuka ruang bagi penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, penyelesaian konflik, redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, perubahan regulasi tidak akan memberikan hasil berarti apabila tidak diikuti perubahan cara kerja birokrasi.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembagian kewenangan antarlembaga jelas, data pertanahan dapat dipertanggungjawabkan, penyelesaian konflik berjalan efektif, dan masyarakat mendapatkan ruang partisipasi yang memadai.

Reforma agraria juga tidak boleh menjadi sekadar program administratif yang keberhasilannya dilaporkan melalui angka-angka penyerahan sertifikat.

Harus ada evaluasi mengenai perubahan kesejahteraan penerima manfaat, berkurangnya konflik, meningkatnya produktivitas tanah, serta menurunnya ketimpangan penguasaan.

Pada Akhirnya, Persoalan Agraria Adalah Persoalan Keberpihakan Kebijakan Negara

Indonesia membutuhkan keberanian untuk membenahi struktur penguasaan tanah, bukan sekadar memperbaiki prosedur administrasi.

Sebab, amanat konstitusi tidak cukup diwujudkan dengan mencatat siapa pemilik tanah. Negara juga harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya agraria benar-benar memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah bukan hanya soal siapa yang memiliki, tetapi juga siapa yang memperoleh keadilan dan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.

Komentar