JurnalPatroliNews | Jakarta – Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bersama jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar pertemuan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum konsolidasi untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, mulai dari penguatan persatuan umat, penegakan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal, hingga kedaulatan ekonomi nasional.
Pertemuan dihadiri Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah.
Dalam forum tersebut, Ferry Juliantono menekankan pentingnya menyatukan pandangan dan memperkuat komunikasi antarlembaga Islam dalam menyikapi perkembangan situasi nasional.
Menurut Ferry, konsolidasi diperlukan agar organisasi Islam dapat membangun kesamaan sikap dalam mengawal kepentingan bangsa, mendorong penegakan hukum, serta memperkuat kedaulatan negara.
“Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan,” ujar Ferry.
Persatuan umat dan penegakan hukum menjadi perhatian
Pembahasan mengenai penegakan hukum menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut. Para peserta menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik dan menilai persoalan itu perlu ditangani secara serius melalui mekanisme hukum.
Ferry menekankan bahwa penguatan persatuan organisasi Islam harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kedaulatan negara dan memastikan hukum ditegakkan secara konsisten.
Dugaan penyadapan ilegal sendiri masih memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang. Karena itu, setiap informasi mengenai pihak yang diduga terlibat maupun pihak yang menjadi sasaran penyadapan perlu diuji berdasarkan bukti dan proses hukum.
Pembahasan tersebut juga memperlihatkan perhatian sejumlah tokoh organisasi Islam terhadap pentingnya perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, dan tata kelola negara.
Pasal 33 UUD 1945 dan penguatan ekonomi umat
Selain persoalan hukum, pertemuan juga membahas penguatan kedaulatan ekonomi nasional dengan menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu landasan pemikiran.
Ferry menyampaikan bahwa pengelolaan perekonomian nasional perlu diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, penguatan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan korporasi, tetapi juga harus memberi ruang bagi koperasi dan usaha ekonomi masyarakat.
Ia menyinggung sejumlah langkah Presiden Prabowo Subianto, termasuk penataan korporasi, efisiensi badan usaha milik negara (BUMN), serta upaya menghidupkan kembali koperasi.
“Jadi tidak hanya korporasi, tapi juga ada koperasi. Dan sekarang korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan,” ungkap Ferry.
Menurut dia, penguatan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif. Organisasi Islam diharapkan dapat mengambil peran melalui pengembangan usaha, kerja sama antarlembaga, serta pemberdayaan ekonomi umat.
Ferry menilai kekuatan organisasi Islam tidak semestinya hanya diukur dari kontribusinya dalam bidang sosial dan politik. Pengembangan kapasitas ekonomi juga perlu menjadi perhatian agar umat memiliki kemampuan lebih besar dalam berpartisipasi pada pembangunan nasional.
“Ini juga menjadi momentum, insyaallah, menjadi kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan bukan hanya kekuatan sosial politik, tetapi juga kekuatan ekonomi kita juga,” tegasnya.
Aksi Rakyat Bela Indonesia dijadwalkan 15 November
Dalam pertemuan tersebut, peserta juga membahas rencana pelaksanaan aksi lanjutan Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Sejumlah agenda yang disuarakan penyelenggara meliputi tuntutan penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal, penolakan terhadap praktik oligarki yang menurut mereka merugikan kepentingan negara, serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Rencana aksi 15 November juga telah menjadi bagian dari konsolidasi sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat. Dalam rangkaian konsolidasi sebelumnya, penyelenggara menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penguatan persatuan rakyat, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, dan penegakan hukum secara konsisten.
Aspirasi mengenai oligarki dan pengelolaan aset negara merupakan pandangan politik penyelenggara aksi. Karena itu, tuntutan tersebut menjadi bagian dari ruang penyampaian pendapat yang harus dibedakan dari kesimpulan hukum mengenai pihak atau kelompok tertentu.
Ormas Islam diharapkan memperkuat kontribusi kebangsaan
Ferry berharap pertemuan dengan jajaran MUI dapat mempererat komunikasi dan kerja sama ant organisasi Islam. Ia menilai persatuan umat perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata, baik dalam menjaga kehidupan sosial, mengawal penegakan hukum, maupun memperkuat ekonomi masyarakat.
Menurutnya, organisasi Islam memiliki posisi penting dalam kehidupan kebangsaan sehingga perlu terus membangun kesamaan pandangan terhadap persoalan strategis yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Sebagai pemilik saham terbesar republik ini, rasanya kita perlu untuk menegakkan kembali kebenaran dan menegakkan kekuatan kita yang sebenarnya di republik ini,” pungkas Ferry.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi lintas organisasi dalam merespons perkembangan nasional. Sementara itu, rencana aksi pada 15 November mendatang akan menjadi ruang bagi para penyelenggara dan peserta untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.
Komentar