Polri Perkuat Blue Policing, Nelayan Tradisional Dilindungi dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal

JurnalPatroliNews | Jakarta – Perlindungan nelayan tradisional dan keberlanjutan sumber daya laut menjadi perhatian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui penguatan program Blue Policing. Strategi ini diarahkan untuk menghadapi praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, hingga aktivitas kapal ilegal yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.

Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut mengedepankan pendekatan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta kemitraan dengan komunitas pesisir. Polri ingin memastikan keamanan wilayah perairan berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya laut dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan memiliki dampak lebih luas daripada sekadar kerusakan ekosistem. Aktivitas tersebut juga dapat mengurangi ketersediaan ikan dan mengancam keberlangsungan ekonomi nelayan tradisional.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Patroli Berbasis Risiko dan Pemberantasan IUU Fishing

Dalam pelaksanaannya, pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian laut.

Salah satu perhatian utama adalah praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), yakni penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sesuai ketentuan.

Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Kapal yang melakukan penangkapan secara tidak sah dapat merugikan nelayan tradisional yang menggantungkan penghasilan pada wilayah tangkap yang sama.

Selain itu, penggunaan bom ikan dan racun dapat merusak habitat laut, termasuk terumbu karang dan kawasan berkembang biaknya berbagai jenis ikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat mengurangi potensi hasil tangkapan dalam jangka panjang.

Karena itu, pengawasan laut perlu dilakukan secara terarah dengan memperhatikan wilayah rawan, pola aktivitas kapal, serta laporan masyarakat pesisir.

Nelayan Dilibatkan sebagai Mitra Pengawasan

Pitoyo menegaskan bahwa pengamanan laut tidak dapat hanya mengandalkan patroli aparat. Nelayan dan komunitas pesisir memiliki posisi strategis karena memahami karakteristik perairan, wilayah tangkap, serta perubahan aktivitas di lingkungan mereka.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.

Keterlibatan masyarakat tersebut dikembangkan melalui pilar Blue Community. Pendekatan ini memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir sebagai ruang komunikasi antara Polri, nelayan, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Melalui forum tersebut, aspirasi nelayan dapat diserap, persoalan keamanan dipetakan, serta potensi konflik wilayah tangkap dibahas secara partisipatif.

Polri juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, seperti Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot. Ketiganya merupakan bentuk aturan atau kelembagaan adat di sejumlah wilayah yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut dan menjaga ketertiban masyarakat pesisir.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan laut membutuhkan kolaborasi antara penegakan hukum formal dan mekanisme pengelolaan berbasis masyarakat.

Distribusi BBM dan Keselamatan Nelayan Jadi Perhatian

Selain memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, Blue Policing juga diarahkan untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil.

Pengawasan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan distribusi sehingga bahan bakar yang diperuntukkan bagi nelayan dapat diterima sesuai ketentuan dan mendukung kegiatan melaut.

Aspek keselamatan juga menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat pesisir. Polri memberikan perhatian terhadap pengamanan jalur pelayaran rakyat, patroli perairan, serta edukasi mengenai penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut, terutama bagi nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan sarana dan perlengkapan terbatas.

Dengan demikian, Blue Policing tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup pencegahan kecelakaan, perlindungan ekonomi nelayan, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan melaut.

Enam Pilar Blue Policing

Pitoyo menjelaskan bahwa program Blue Policing dijalankan melalui enam pilar strategis, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

Keenam pilar tersebut memiliki fokus yang saling melengkapi. Blue Prevention menitikberatkan pencegahan gangguan keamanan, sedangkan Blue Community memperkuat kemitraan dengan masyarakat pesisir.

Blue Intelligence diarahkan pada deteksi dini dan pemetaan potensi ancaman di wilayah perairan. Sementara itu, Blue Law Enforcement menekankan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di laut.

Adapun Blue Environment berorientasi pada perlindungan ekosistem laut, sedangkan Blue Impact menitikberatkan evaluasi dampak program terhadap keamanan dan kehidupan masyarakat pesisir.

“Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan,” ungkapnya.

Keberhasilan Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat

Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut diharapkan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah patroli atau penindakan hukum. Indikator yang lebih luas mencakup berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, terjaganya sumber daya ikan, dan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Tantangan pelaksanaan program ini terletak pada konsistensi pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan perlindungan laut.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkas Pitoyo.

Dengan memperkuat pengawasan, kemitraan masyarakat, dan perlindungan ekosistem, Polri menempatkan keamanan laut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan serta kepentingan ekonomi masyarakat pesisir.

Komentar