JurnalPatroliNews | Pekanbaru – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sektor perkebunan kelapa sawit menerapkan standardisasi usaha dan praktik budidaya yang baik. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kebun, memperbaiki kualitas Tandan Buah Segar (TBS), sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok industri sawit.
Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi mengatakan, penerapan standar kerja yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas perkebunan dan kualitas hasil panen. Kualitas TBS yang lebih baik diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing koperasi dan memberikan peluang bagi petani memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan.
“Standardisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, kualitas Tandan Buah Segar, serta daya saing usaha koperasi,” kata Ahmad Zabadi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Produksi bagi KDKMP melalui Standardisasi yang diselenggarakan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi di Hotel The Tjokro, Pekanbaru, Riau.
Menurut Zabadi, koperasi tidak boleh hanya menjadi wadah administratif bagi petani. KDKMP perlu mengambil peran lebih besar sebagai lembaga konsolidasi ekonomi yang mampu mengorganisasi produksi, memperkuat posisi tawar anggota, serta membuka akses pasar dan pembiayaan.
Dengan fungsi tersebut, koperasi dapat bertindak sebagai agregator hasil perkebunan. Konsolidasi produksi dan pemasaran diharapkan membuat petani memiliki daya tawar lebih kuat dibandingkan ketika menjual hasil kebun secara sendiri-sendiri.
Koperasi Didorong Masuk ke Industri Pengolahan Sawit
Kemenkop juga mendorong KDKMP mengembangkan usaha kelapa sawit secara terintegrasi, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Artinya, kegiatan koperasi tidak berhenti pada produksi dan penjualan TBS, tetapi perlu diarahkan pada pengembangan usaha pengolahan yang memberikan nilai tambah lebih besar.
Zabadi menilai petani harus memiliki kesempatan untuk ikut menikmati manfaat ekonomi dari industri pengolahan kelapa sawit. Melalui kelembagaan koperasi, peluang investasi dan pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) secara kolektif dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan usaha.
“Petani jangan hanya mendapatkan manfaat dari penjualan TBS. Melalui koperasi, petani juga perlu memiliki peluang untuk berinvestasi dan mendapatkan nilai tambah dari pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, termasuk PKS yang dimiliki dan dikelola secara kolektif,” katanya.
Gagasan tersebut menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk memperpendek rantai usaha sekaligus memperluas keterlibatan petani dalam kegiatan ekonomi perkebunan.
Namun, pengembangan usaha hingga sektor pengolahan membutuhkan kesiapan kelembagaan, kemampuan manajerial, pembiayaan, kepastian pasokan bahan baku, serta pengelolaan operasional yang profesional. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi menjadi bagian penting dari agenda penguatan KDKMP.
Asisten Deputi Pengembangan Produksi, Elviandi RS, menekankan bahwa pengurus dan pengelola koperasi harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menerapkan standardisasi usaha perkebunan secara optimal.
“Dengan pengelolaan produksi yang lebih terencana dan berkelanjutan, koperasi dapat mengoptimalkan potensi kebun anggota sebagai basis pengembangan usaha produktif,” ujarnya.
50 Koperasi Sawit Ikuti Bimbingan Teknis
Bimtek tersebut diikuti 50 koperasi sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan pendekatan pembelajaran di kelas dan kunjungan lapangan.
Pada hari pertama, peserta mengikuti pembelajaran klasikal di Pekanbaru. Materi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai standardisasi, pengelolaan produksi, serta pengembangan kapasitas usaha koperasi.
Memasuki hari kedua, Kamis (19/11/2026), peserta melakukan kunjungan lapangan ke Pabrik Kelapa Sawit Sei Pagar milik PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), di Kabupaten Kampar, Riau.
Dalam kunjungan tersebut, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai rantai produksi kelapa sawit, mulai dari budidaya tanaman, pemeliharaan kebun, pemanenan TBS, hingga pengolahan menjadi minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Elviandi menjelaskan, kegiatan lapangan tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai hubungan antara kualitas produksi di tingkat kebun dan mutu hasil pengolahan di pabrik.
Peserta juga mempelajari standar kematangan buah, teknik pemanenan, serta pengelolaan kebun yang sesuai dengan praktik budidaya yang baik. Aspek tersebut penting karena kualitas TBS menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat rendemen dan mutu CPO yang dihasilkan pabrik.
Melalui pembelajaran langsung di fasilitas pengolahan, pengurus koperasi diharapkan dapat memahami standar yang dibutuhkan industri sekaligus menerapkannya dalam pembinaan anggota.
Pendampingan Berkelanjutan Jadi Kunci
Kemenkop berharap kegiatan Bimtek tidak berhenti sebagai pelatihan sesaat. Peningkatan kapasitas koperasi perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kegiatan usaha.
Tantangan KDKMP sektor sawit tidak hanya terletak pada peningkatan produktivitas kebun, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola usaha, menjaga kualitas hasil panen, memperluas akses pembiayaan, serta menjalin kemitraan dengan industri pengolahan.
Dengan standardisasi yang diterapkan secara konsisten, koperasi diharapkan mampu memperkuat posisi petani dalam rantai pasok sawit. Pada tahap berikutnya, pengembangan usaha terintegrasi dapat membuka peluang bagi petani untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas, tidak hanya dari penjualan TBS, tetapi juga dari kegiatan pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa sawit.














Komentar