Ketika para pemimpin gagal menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap etika, hal ini berdampak pada seluruh sistem tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi bahwa etika diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik.
Para peserta forum mengingatkan bahwa kondisi ini memperburuk situasi demokrasi di Indonesia, di mana keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan pada norma-norma etis yang sehat, melainkan pada kepentingan politik jangka pendek yang pragmatis.
Akibatnya, reformasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun berpotensi tergerus oleh praktik-praktik KKN dan politik dinasti yang kembali mengemuka. Forum diskusi ini juga menekankan pentingnya membangun demokrasi yang berbasis etika.
Dalam konteks ini, sistem demokrasi yang kreatif dan regulasi yang kuat menjadi krusial untuk memastikan bahwa etika tetap menjadi landasan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik yang aktif dan pengambilan keputusan yang adil, di mana kepentingan masyarakat luas menjadi prioritas utama.
Para peserta juga menyoroti perlunya memperkuat institusi-institusi demokrasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berperan penting dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. KPK, sebagai lembaga yang independen, harus dikembalikan pada fungsinya sebagai pengawas utama terhadap praktek-praktek korupsi dan pelanggaran etika di kalangan penyelenggara negara.
Diskusi yang diadakan oleh BPIP ini menegaskan kembali pentingnya etika Pancasila sebagai pedoman utama dalam tata kelola pemerintahan. Para peserta sepakat bahwa tanpa etika, hukum kehilangan kekuatannya sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Etika Pancasila harus diinternalisasikan dalam setiap keputusan dan tindakan penyelenggara negara, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Melalui forum ini, BPIP berharap dapat mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya kembali ke nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan memperkuat regulasi dan struktur demokrasi, Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri, menjaga integritas demokrasi, dan menghindari kerapuhan etika yang dapat merusak tatanan bernegara.
Komentar