Bethor Suryadi : Pemerintahan JokoWi Jangan Melawan Hukum..!!

  • Whatsapp
Bethor Suryadi

Jurnalpatroinews – Jakarta : Banyak tanah warga yang tanpa sepengetahuan mereka, Tiba-tiba tanahnya di ploting BPN masuk kedalam HGU PT, Hal ini yang sering terjadi di masyarakat dan merupakan babak baru Awal dari konplik pertanahan selama bertahun tahun, Hal ini menjadi Sorotan dan perhatian publik, Kata Bethor Suryadi kepada rekan media Jpnews di Jakarta, Jum’at(26/2).

Lebih lanjut dikatakan Bethor Suryadi dalam tulisannya, “Ini legasi yang bersejarah tentang JokoWi”

Bacaan Lainnya

“Cita cita Jokowi ingin menjadi Presiden dirintisnya karena pernah mengalami ke tidak adilan saat di gusur dan digusur oleh Pemda Solo atas tanah yang ditempatinya”

Satu diantara yang menjadi impiannya adalah memberantas Birokrat yang menjadi kaki tangan mafia tanah.

Sejak jadi Gubernur DKI, Jokowi banyak mendengar keluhan warga atas tanah mereka yang di caplok Swasta, Pemda, BUMN dll.

Lalu, semakin banyak informasinya setelah menjadi Presiden, lahan lahan Rakyat, hutan dibakar… semua jadi milik Korporasi…

Niat Jokowi untuk menyelesaikan konplik lahan itu di wujudkannya Kantor Staf Presiden dengan dibentuknya SatGas Percepatan Penyelesaian konplik Agraria.

Sayangnya dari ribuan perkara yang masuk ke KSP, hanya satu terselesaikan di Kampar Riau.

Saat ini Presiden perintahkan Kapolri untuk memberantas Mafia Tanah.

Program perioritas Jokowi tentang Sertifikat tanah warga akan gagal jika mafia memanfatkannya untuk menipu Rakyat.

Keinginan Jokowi mensejahterakan Rakyat akan terwujud dengan penyelesaian konplik Agraria.

Saat tutup Kabinet jilid pertama Oktober 2019. Moeldoko sebagai Kepala KSP menyerahkan berkas data lahan tanah Rakyat, ada 650 perkara.

Dengan model mediasi, maka kasus kasus yang sudah ber tahun tahun dapat di selesaikan Jokowi.

Apa lagi dibukanya peta HGU seperti perintah Mahkamah Agung tertanggal 6 Mart 2017. No register 121K/TUN/2017. Ada banyak perkara tanah Rakyat terselesaikan

JokoWi harus melaksanakan perintah Mahkamah Agung diatas untuk menunjukan Pemerintahan JokoWi patuh dan taat hukum.

Salam Sehat
KSP Perjuangan.

Pos terkait