JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar menyatakan, radikalisme di dunia maya, khususnya melalui media sosial (medsos), kian mengkhawatirkan. Oleh karena itu, medsos menjadi salah satu wilayah strategis yang akan diberi perhatian khusus oleh BNPT.
Menurut Boy, kontraradikalisme di dunia maya adalah tugas BNPT dan lembaganya akan melawan informasi yang bertentangan dengan falsafah bangsa.
“Kita melihat penyalahgunaan dunia maya cukup tinggi berkaitan dengan penyebarluasan paham terorisme, intoleran, dan radikalisme yang sangat menghiasi ruang publik kita di dunia maya,” kata Boy Rafli Amar, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (13/6/2020).
Lebih lanjut, Boy mengatakan, kelompok teroris disinyalir masih aktif merekrut anggota di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. “Kelompok radikal masih tetap aktif melaksanakan aksinya melalui propaganda, perekrutan baik secara online maupun offline selama masa pandemi Covid-19,” kata Boy.
Menurut Boy, fokus BNPT lainnya adalah jaringan terorisme lintas negara, yang kerjanya menangani deportan dan returnis yang terkait dengan terorisme hingga peningkatan kerja sama internasional. Sejak Januari hingga Juni 2020, ada 84 tersangka terkait kasus terorisme.
“Selama periode Januari-Juni saja ada 84 tersangka terkait masalah jaringan kelompok teror yang selama ini dalam pengawasan dan penyelidikan aparat penegak hukum. Umumnya mereka merencakana aksi teror, termasuk yang digagalkan,” tuturnya.
Boy mengatakan, pihaknya kini sedang mempersiapkan pembentukan beberapa bidang di tubuh BNPT. Jika selama ini hanya tiga deputi, rencana akan dikembangkan menjadi enam deputi, yaitu deputi membidangi sistem kebijakan, kontra radikalisme, kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, penegakan humum dan pemantauan, dan bidang kerja sama internasional.
Sementara, terkait pagu anggaran BNPT tahun 2021, BNPT mengajukan sebesar Rp 361,6 miliar. Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu), kata Boy Rafli Amar, BNPT sudah memiliki pagu indikatif awal sebesar Rp 515,9 miliar.
Kepala BNPT menyebut usulan tambahan anggaran itu untuk kegiatan pengawasan di 4 wilayah perbatasan, kegiatan indentifikasi korban masa lalu dan masa kini di 12 wilayah Indonesia hingga program deradikalisasi. “Sehingga total kebutuhan yang belum teralokasi sebesar Rp 361,6 miliar,” kata Boy.
(BeritaSatu)
Komentar