Jurnalpatrolinewss – Jakarta : Papua saat ini, tumbuh dalam kehidupan yang lebih demokratis dan berkemajuan. Sejarah mencatatkan bahwa Papua sempat dijadikan oleh kolonial Belanda sebagai negara boneka, yang hanya dimanfaatkan sumber dayanya untuk menunjang perekonomian yang sedang mengalami krisis hebat.
Dalam kehidupan dengan adat ketimuran dan budaya yang luhur, sudah sepantasnya tidak ada lagi yang perlu merisaukan kehidupan di Papua. Nilai lebih yang dimiliki Papua pun tidak terbatas pada sektor sumber daya alamnya saja, jauh dari itu Papua saat ini sudah bisa berjaya diatas tanahnya sendiri.
Meski, banyak kalangan juga menilai jika potensi yang dimiliki Papua tidak sepenuhnya bisa terealisasi dan diapresiasi. Salah satu faktornya adalah eksistensi kelompok separatis yang berupaya menciptakan isu negatif untuk mendorong anggapan yang tidak memiliki nilai manfaat. Ya! Dengan pemikiran kelompok separatis yang dipangurhi kepentingan kotor, mereka tidak menginginkan Papua menjadi daerah yang cakap menatap masa depan.
(Alberto Jonas, Jakarta)
Narasi diatas adalah buah pikir dari Jonas yang diketahui sebagai mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh studi pendidikannya di Universitas Trisakti Jakarta. Dalam penelusuran redaksi, diketahui bahwa Jonas adalah orang asli Papua (OAP) yang sudah berada di Jakarta sejak 3 tahun silam, setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2017 lalu.
Menurut Jonas yang bersedia diwawancarai mengenai perkembangan dan dinamika politik di Papua, pihaknya diketahui cukup merasa pilu dan sangat menyayangkan banyaknya insiden terkait konflik terjadi.
Disampaikan oleh Jonas bahwa Papua menjadi wilayah yang dijadikan objek dalam konflik yang membelenggu. Ia menuturkan bahwa ‘api dipantik’ sudah sejak zaman Belanda, kata Jonas, Papua dijadikan jerat agar terjadi konflik yang berkepanjangan bagi Indonesia.
“Kalau berkaca dari peristiwa yang lalu dan literasi sejarah, maka Papua memang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengganggu kedaulatan Indonesia, ini kaitannya dengan anggapan Negara Boneka. Hasilnya adalah munculnya generasi pemberontak yang saat ini dikenal dengan kelompok separatis,” ungkap Jonas.
Pihaknya juga menuturkan bahwa Papua masih akan terus diguncang berbagai isu yang muaranya adalah kepentingan-kepentingan sebuah sekelompok. Jonas mengiyakan jika kelompok separatis adalah faktor yang terus memperkeruh situasi dan mengesampingkan kedamaian di Papua.
“Apa yang keluar dari kelompok separatis sudah pasti tidak akan bernada baik bagi kemajuan Papua. Sebenarnya klaim kelompok separatis untuk memerdekakan Papua dari segala bentuk ketertindasan adalah faktor yang menghambat kemerdekaan itu sendiri (kesejahteraan orang Papua)”
Dalam dinamika yang terjadi di Papua saat ini, menurut Jonas, rakyat sipil (OAP) adalah korban yang paling menderita, sebab yang diperlukan saat ini sudah bukan lagi masanya bersibuk dan menuntut upaya memerdekakan Papua. Selain akan menimbulkan konflik bahkan yang melebar pada perlawanan senjata, hak mementukan bagi Papua sudah pernah dimusyawarahkan dalam PEPERA. Jonas meyakini bahwa yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat di Papua saat ini adalah entuk dukungan serta kejelasan dalam memikirkan kehidupannya untuk kesejahteraan.
“kalau mau berperang dan melawan negara, itu seperti gambaran kemunduran bagi Papua. Perlu diingat bahwa Papua sudah terintegritas lewat PEPERA, dan itu juga Papua sudah final. Maka sekarang yang sangat diharapkan adalah masayarkat sudah mulai membangun kehidupannya,”
Tentang pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah pusat terhadap Papua, hal itu disampaikan oleh Jonas bahwa implementasi dari penerapan otonomi khusus (otsus) harus bisa dimanfaatkan dengan jeli dan penuh tanggung jawab.
“Otsus juga sudah dilakukan, ini adalah fasilitas bagi rakyat Papua untuk membangun. Segala yang ditujukan untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat Papua tetaplah patut diapresiasi. Otsus juga jadi ajang pembuktian kalau OAP bisa memimpin daerahnya,”
Terkait hal itu, Jonas mengatakan kalau Papua akan kembali menemukan masa jayanya sebagai daerah yang terpandang. Terlebih dalam rancanagan terkait undang-undang otsus, diketahui bahwa Kementerian Keuangan bersedia menambah alokasi dana terkait pelaksanaan otsus. (Ind Paper)
Komentar