Jurnalpatrolinews – Dogiyai : Sekertaris Dewan Adat Mee di Kabupaten Dogiyai, Alexander Pakage mengatakan, Rakyat dan Alam Papua, khususnya rakyat dan alam Dogiyai tak membutuhkan lagi kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Otonomi Khusus (Otsus) sebab sudah banyak orang Papua mati dibunuh dengan berbagai cara.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara ‘Mimbar Bebas’ Penolakan Otsus Jilid II di Lapangan Umum Theo Makai, Dogiyai-Papua, pada Senin, 24 Agustus 2020.
Menurut Pakage, rakyat dan alam Dogiyai bisa hidup tanpa dana Otsus. Maka itu, dewan adat Mee di Dogiyai dengan tegas menolak wacana kehadiran Otsus Jilid II di Tanah Papua (baik provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat).
“Indonesia tak hanya membunuh para Aktivis HAM dan Pejuang Kemerdekaan saja, tapi Indonesia juga membunuh anak sekolah, dokter, mantri, guru, polisi, dan masyarakat Papua.”
Oleh karena itu, Pakage mengkwatirkan, dengan adanya Otsus Jilid II, sisa manusia Papua yang ada akan dihabisi, baik melalui makanan dan minuman, penembakan oleh TNI/POLRI, dan melalui berbagai cara pemusnahan manusia Papua di atas tanahnya sendiri.
Sementara itu, Germanus Goo, Ketua Dewan Adat Mee di Dogiyai dengan tegas mengatakan, Rakyat Dogiyai kembalikan peti mati sebagai tanda Otsus telah gagal.
“Maka itu, Otsus Jilid II pun kami tolak.”
Pada momen itu, Germanus Goo memanggil perwakilan dari pemerintah daerah Dogiyai dan perwakilan dari DPRD Dogiyai untuk memberikan peti mayat sebegai symbol kegagalan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Pemerintah diwakili Nason Pigai, Asisten Setda Kabupaten Dogiyai. Sementara DPRD diwakili Agustinus Tebai, Laorensius Goo, dan beberapa anggota lainnya, yang saat itu sebenarnya mereka terhimpun dalam Solidaritas Rakyat Papua (SRP) Kabupaten Dogiyai. (jelatanp)
Komentar