JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dalam Kongres ke-VI Himpunan Pelajar Mahasiswa Jayawijaya (HIPMAJA) kota studi Jayapura memutuskan menolak segala macam upaya pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II yang hendak dipaksakan sepihak oleh Jakarta maupun pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Peryataan penolakan itu dibacakan usai penetapan ketua terpilih baru HMPJ, Albert Kalolik yang berlangsung di aula Museum Expo Waena, Kota Jayapura, Sabtu (12/9/2020).
Alexander Lengka, anggota HMPJ kota studi Jayapura menyatakan, mestinya pembahasan lanjut atau tidaknya Otsus dikembalikan ke rakyat Papua, bukan dibicarakab di tingkat nasional.
“Negara terus melakukan kajian secara diam-diam untuk mengesahkan Otsus jilid 2 tanpa melibatkan rakyak Papua. Namun mendapat penolakan dari seluruh elemen masyarakat sipil di tanah Papua melalui 42 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) tolak Otsus jilid II,” tutur Lengka.
Alasan utama gagalnya Otsus jelas bahwa Otsus tidak ada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Otsus malah melahirkan otonomi kasus, terutama tingginya angka kematian, penembakan, penganiayaan, dan operasi militer yang terus dilakukan oleh negara melalui aparat TNI/Polri di West Papua.
“Dengan alasan tersebut Pemerintah Indonesia mesti memberikan solusi akhir yang demokratis yakni referendum kemerdekaan terhadap rakyat Papua,” tukasnya.
Oleh sebab itu, mahasiswa sebagai agen perubahan Papua dan kontrol sosial dengan tegas menolak dilanjutkannya Otsus jilid 2 dan berikan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Papua.
Albert Kalolik, Ketua terpilih HIPMAJA desak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan pengiriman militer di Papua, dan terutama di pegunungan tengah Papua. Segera menarik seluruh pasukan militer baik organik maupun non organik.
“Mendesak MRP, MRPB, Gubernur Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat, agar segera menggelar musyawarah besar atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rakyat Papua guna mendengar aspirasi rakyat Papua,” tuturnya.
Mahasiswa Jayawijaya juga mendesak presiden Jokowi agar segera melakukan perundingan dengan ULMWP sebagai wadah representatif perjuangan politik rakyat Papua dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
“Kami juga mendesak agar pemerintah Indonesia segera menjawab 12 butir pertanyaan PBB dengan sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya,” pungkas Kalolik. (suara papua)
Komentar