JurnalPatroliNews | Jakarta – Laporan Maladministrasi Seleksi CASN yang diterima Ombudsman Republik Indonesia mencapai 1.790 laporan sepanjang 2022 hingga 12 November 2026. Tingginya jumlah pengaduan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah agar memperbaiki tata kelola rekrutmen aparatur sipil negara, terutama menjelang rencana pembukaan seleksi CPNS 2026.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan bahwa seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi salah satu substansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Dua bentuk dugaan maladministrasi yang paling sering ditemukan adalah penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.
“Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan,” ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Data Ombudsman per 12 November 2026 memperlihatkan, sebanyak 1.098 dari total 1.790 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan rekrutmen CASN tidak hanya menjadi perhatian pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan pembenahan serius di daerah.
Jika dilihat berdasarkan tahun penerimaan, Ombudsman mencatat 280 laporan pada 2022, kemudian 275 laporan pada 2023. Jumlahnya meningkat tajam menjadi 610 laporan pada 2024, disusul 534 laporan pada 2025. Sementara itu, sepanjang 2026 hingga 12 November, terdapat 91 laporan yang masih berjalan.
Radian menjelaskan, potensi maladministrasi dapat muncul sejak tahap awal penetapan kebutuhan dan formasi. Persoalan antara lain terjadi ketika formasi yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan instansi atau terdapat perbedaan penafsiran terhadap kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
Masalah juga berpotensi muncul pada tahap pengumuman dan pendaftaran. Persyaratan yang rumit, ketentuan yang multitafsir, serta gangguan sistem pendaftaran dapat menyulitkan peserta memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti seleksi.
Pada tahap seleksi administrasi dan masa sanggah, Ombudsman menyoroti kemungkinan perbedaan standar verifikasi antarpemeriksa. Selain itu, keberatan peserta yang tidak ditanggapi dalam batas waktu yang semestinya dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan pelamar.
Tahapan seleksi kompetensi pun tidak lepas dari perhatian. Pelaksanaan tes non-Computer Assisted Test (CAT) yang kurang transparan, termasuk penggunaan perangkat dan fasilitas ujian yang tidak memenuhi standar, dinilai sebagai titik rawan yang perlu diawasi.
Sementara pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan, perubahan jadwal secara mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi persoalan yang harus diantisipasi. Bahkan setelah peserta dinyatakan lulus, proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan masih berpotensi mengalami penundaan berlarut.
Menurut Ombudsman, sejumlah persoalan tersebut bukan hanya terjadi pada satu tahapan. Perubahan jadwal seleksi, perbedaan pemahaman verifikator dalam menerapkan regulasi, serta perubahan kebijakan ketika proses rekrutmen sedang berlangsung merupakan persoalan yang terus berulang.
Layanan pengaduan juga menjadi bagian yang perlu dibenahi. Ombudsman masih menemukan penundaan dalam menindaklanjuti laporan peserta, sementara layanan helpdesk tingkat nasional dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan solusi atas persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tegas Radian.
Pengawasan Diperketat Menjelang CPNS 2026
Ombudsman menilai pengawasan semakin penting karena pemerintah tengah menyiapkan pembukaan seleksi CPNS 2026. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan perkiraan sekitar 150 ribu formasi, meskipun jumlah final masih dalam proses penghitungan.
Dalam perkembangan terbaru pada Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menyebut kebutuhan yang disiapkan mencapai sekitar 158 ribu CPNS, terutama untuk menggantikan pegawai negeri sipil yang memasuki masa pensiun. Pemerintah menyatakan anggaran penggajian telah tersedia.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah formasi masih perlu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah dan rincian kebutuhan masing-masing instansi. Karena itu, kepastian formasi, persyaratan, jadwal, serta mekanisme seleksi menjadi hal penting yang harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain rekrutmen CPNS, pemerintah juga merencanakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Rangkaian kebijakan tersebut membuat kepastian prosedur dan ketepatan waktu administrasi menjadi semakin penting bagi para calon maupun pegawai yang menunggu penetapan status kepegawaian.
Untuk mencegah persoalan serupa berulang, Ombudsman mendorong penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi di antara seluruh instansi penyelenggara seleksi.
Ombudsman juga mengimbau peserta yang menemukan dugaan maladministrasi agar terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara. Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman RI tanpa dipungut biaya.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau situs resmi www.ombudsman.go.id.
Untuk memperluas akses masyarakat, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di kantor pusat dan 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sejak awal proses rekrutmen. Sebab, seleksi aparatur negara tidak sekadar menentukan siapa yang diterima sebagai pegawai pemerintah, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik secara adil.
Komentar