Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto
Pada hari Selasa tanggal 23 November, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pengendalian keamanan di Laut Natuna Utara mutlak untuk dilakukan.
Hal itu disampaikan Mahfud usai bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
“Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna,” kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI dikutip pada Rabu (24/11/2021).
“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi diLaut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut,” kata Mahfud.
“Kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam. Dimana konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan, sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen,” kata Mahfud.
Komentar