Jurnalpatrolinews – Jayapura : Melihat luas wilayah dan kondisi Papua memang diperlukan kebijakan yang menyentuh akar rumput dalam pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya pemekaran, dan pelaksanaan pun harus dilakukan secara bertahap dan tetap harus mengutamakam kebutuhan masyarakat.
Bahasan mengenai pemekaran wilayah di Provinsi Papua sempat menjadi topik utama oleh khalayak ramai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pasca pertemuannya bersama pimpinan MPR di Jakarta pada 11 September 2020 kemarin.
“Pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan sehingga menjadi 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang (Papua dan Papua Barat). Karena itu adalah amanat dari undang-undang,” ungkap Mahfud dalam keterangannya.
Banyak pihak juga menilai bahwa pemerataan di Papua akan dipercepat dengan memperkecil wilayah birokrasi. Dengan misi mempercepat pemerataan tersebut maka sudah seharusnya pembangunan yang dilakukan juga jangan sampai hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Sehingga keterlibatan masyarakat diharapkan mampu menjadi ‘pakem’ yang harus dipenuhi.
Sementara itu, terkait apa perlu badan khusus yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dana Otsus. Jika perlu atau tidak, apa alasannya? Sebaiknya memanfaatkan lembaga yang sudah ada seperti BPK dan KPK, jika menambah badan khusus untuk mengawasi justru akan semakin menambah beban birokrasi.
Stanislaus Riyanta, M.Si. alumnus pasca sarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang menyentuh Papua dalam beberapa periode terakhir dirasa cukup memberi dampak yang signifikan.
Dia memberi contoh lewat peranan otonomi khusus yang memang berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur, namun memang masih diperlukannya audit dan evaluasi kebijakan karena beberapa sektor masih tertinggal.
Dalam kesempatan lain Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka menilai, pemekaran Provinsi Papua merupakan solusi yang tepat. Hal itu bertujuan mempercepat pembangunan. Dia menginginkan kabupaten yang dipimpinnya itu masuk ke Papua Selatan karena berbagai pertimbangan.
“Kami di Papua, khususnya Pegunungan Bintang, kami lihat dari letaknya lebih dekat dengan Papua Selatan, ketimbang ke Papua Tengah. Karena ada sejumlah hal yang mendasari itu, akses yang sudah terbangun jalan darat dari Merauke-Bovendigoel-Oksibil,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa jika saja benar dilakukan pemekaran Provinsi Papua, maka hal itu sangat diapresiasinya karena akan mempercepat pembangunan dan semakin memperbesar peluang menyejahterakan rakyat.
Ketika disindir tentang berbagai penolakan yang muncul Bupati mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dalam dunia perpolitikan.
“Itu adalah dinamika politik. Setiap kebijakan pasti akan didasari dari berbagai pandangan politik. Bahkan oleh kelompok separatis yang sudah pasti akan menolak kebijakan demi kebijakan yang dicanangkan,” pungkasnya. (Ind Paper)
Komentar