Jurnalpatrolinews – Jayapura : Pengamat Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung juga memberikan tanggapan terkait klaim Benny Wenda. Menurut Marinus Yaung pembentukan pemerintahan transisi negara West Papua, menjadi bagian dari manufer politik Beny Wenda untuk meyakinkan rakyat Papua yang mendukung ULMWP bahwa di internasional isu Papua tidak gagal.
Padahal sudah diketahui bersama bahwa target ULMWP untuk tahun 2020 masalah politik Papua menjadi agenda sidang umum PBB telah gagal total. Masalah Papua bukan isu utama PBB dan komunitas Internasional. Isu Pandemi Covid-19, perang dagang China – AS, serta konflik dan perdamaian di Timur Tengah adalah isu – isu dominan dan utama di PBB dan komunitas internasional.
Pernyataan Benny Wenda juga jika memiliki agenda referendum dengan membentuk pemerintahan sendiri bisa diartikan hanya mengulangi metode lama kelompok nasionalis Papua yang sudah gagal berkali – kali.
Yaung membeberkan bahwa tahun 1971, Seth Roemkorem memproklamirkan pemerintahan sementara di markas Victory mengklaim diri sebagai presiden dan membentuk kabinetnya. Tak lama kemudian Jacob Pray memproklamirkan pemerintahan sendiri di markas Pemka, PNG dan kemudian membentuk kabinet.
Ini berlanjut tahun 1988, Tom Wanggai mengumumkan berdirinya pemerintahan negara Melanesia Barat di Jayapura dan mengklaim diri sebagai presidennya. Kemudian di tahun 2011, Forkorus Yaboisembut memproklamirkan berdirinya pemerintahan Negara Republik Federasi Papua Barat dan mengklaim diri sebagai presiden, dan Edison Waromi sebagai perdana menteri.
“Kenapa Benny Wenda dan ULMWP kembali mengulangi pola perjuangan yang sama dan yang sudah gagal terus menerus. Menurut hemat saya, Benny Wenda dan ULMWP sudah kehilangan momentum dan kepercayaan internasional terhadap aktivitas dan perjuangan mereka,” beber Yaung melalui ponselnya, Rabu (2/12).
Bahkan pemerintah Inggris yang seharusnya menjadi basis perjuangan politik Benny Wenda dan ULMWP setelah basis utama di Vanuatu, tidak lagi menempatkan isu Papua sebagai agenda utama perdebatan di parlemen dan kantor Perdana Menteri.
Dikatakan, aturan dalam konstitusi Inggris bahwa Pemerintah Inggris akan ikut mendukung referendum Papua jika petisi Benny Wenda dan ULMWP tentang referendum Papua mendapat dukungan paling sedikit 10.000 orang rakyat Inggris.
Demikian juga Parlemen Inggris akan mendukung petisi referendum Papua yang disampaikan Benny Wenda dan ULMWP jika petisi tersebut mendapat dukungan paling sedikit 100.000 ribu rakyat Inggris. “Ternyata petisi referendum Papua hanya mendapat dukungan sekitar 309 orang rakyat Inggris. Keliru juga deklarasi pemerintahan sementara Benny Wenda jika tidak mendapat dukungan kuat dari negara major power di Pasifik misalnya,” tambahnya.
Tetapi kata Yaung pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh lengah dan terus membiarkan terjadinya pelanggaran HAM serius di Papua. Penembakan terhadap warga sipil, terutama pendeta, anak – anak sekolah jika terus terjadi maka pemerintahan sementara yang dideklarasikan Benny Wenda bisa semakin berpengaruh di kawasan Pasifik dan jika pemerintahan sementara ini mendapat dukungan kekuatan – kekuatan politik lokal di Papua, isu referendum bisa dimungkinkan terjadi di Papua.
“Namun saya melihat risiko politik yang ditanggung besar sekali akan banyak nyawa yang melayang dan banyak elit politik dan pejabat Papua ditangkap karena data tentang elit politik dan pejabat Papua yang terlibat membiayai Benny Wenda dan ULMWP sudah di tangan aparat keamanan,”singgung Yaung.
Secara terpisah, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kol Czi Ign Suriastawa menegaskan bahwa Beny Wenda bukanlah warga negara Indonesia.
“Biasa sajalah dia (Benny Wenda-red) bukan warga negara Indonesia. Memangnya dia mau buat negara di mana ? Dia bukan warga negara Indonesia,” tegas Suriastawa saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (2/12).
Menurutnya, perkataan Benny Wenda tak perlu ditanggapi. Karena bukan warga negara Indonesia dan mau bicara apapun terserah dia yang jelas, TNI komitmen menjaga kedaulatan NKRI. (ceposonline)
Komentar