Selanjutnya strategi pelaksanaan GDPK melalui lima aspek/pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan.
Secara Nasional, lanjut Soraya, penyusunan GDPK Kaltim yang disusun pada tahun 2012, termasuk dalam 32 provinsi sudah melaporkan penyusunannya, kecuali Kalimantan Utara dan Papua Barat. Sementara GDPK Kaltim saat ini masih dalam satu Pilar/Aspek yaitu Kuantitas.
“Sedangkan untuk GDPK 10 Kabupaten/Kota se Kaltim sudah di susun namun masih dalam 1 Aspek/Pilar terkecuali GDPK Kota Balikpapan yang sudah menyusun GDPK dan 5 Pilar,” imbuh Soraya.
Sementara Plt Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Syahrul Umar mengatakan, untuk pembentukan tim koordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK Provinsi Kaltim sebelumnya telah dilaksanakan rapat awal pada tanggal 3 Oktober 2021 dan saat ini menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur dalam waktu dekat.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari 20 peserta kabupateb/kota dan 30 peserta lingkup Pemprov Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kepala Seksi Wilayah I Sub Ditjen Dalduk KB SUPD IV Direktorat Jenderal Bina Pembanguna Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Djatmiko Hadi Suwarno, Kepala Pewakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih.
Komentar