JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar mengikuti rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 Secara Virtual, Kamis (18/8/2022).
Rapat itu dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan diikuti Wakil Wali Kota bersama sejumlah pejabat Pemkot Bitung di ruangan kerjanya.
Dalam rapat itu, Jokowi membahas tentang perkembangan inflasi, perkembangan ketahanan pangan nasional dan sinergi untuk stabilisasi harga di Indonesia.
Jokowi menyampaikan, situasi yang dihadapi saat ini adalah situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit.
Kata Jokowi, dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan. Inilah yang saya bilang tadi, keadaan yang sangat sulit.
“Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi. Karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar standar pakem, enggak bisa,” kata Jokowi.
Untuk itu, dirinya meminta para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi bekerja rutinitas.
“Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak bisa. Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat lebih lagi harus detail, juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” katanya.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi di pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” sambungnya.
Presiden juga menyampaikan soal belanja di daerah atau belanja APBD baru 39,3 % atau Rp472 triliun. Padahal, kata dia, penting sekali yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga APBD harus segera keluar agar beredar di masyarakat.
“Ini penting sekali. Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Inilah kenapa saya sampaikan kita tidak boleh bekerja rutinitas, tidak boleh bekerja standar,” katanya.
Hadir juga mendampingi Wakil Wali Kota mengikuti rapat itu Asisten II, Asisten III, Kabag Perekonomian dan sejumlah pejabat lainnya.
Komentar