Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
“Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “BAIK” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Untuk diketahui dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.
Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience.
RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.
Turut hadir pada kesempatan pagi ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya, Jajaran Forkompimda Provinsi Bali serta Gubernur, Bupati/ Walikota peraih penghargaan.
Komentar