JurnalPatroliNews – Tobelo,- Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara (Halut), Rofindri Djinimangale, menyatakan keprihatinannya atas kondisi Halmahera Utara yang disebutnya berada di ambang kehancuran. Menurut Rofindri, bukan hanya daya beli masyarakat yang mengalami penurunan drastis, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan moral pemimpin di daerah tersebut yang semakin merosot.
“Kejadian yang terjadi di Halmahera Utara selama satu minggu terakhir, dan memuncak hari ini, sungguh ironis. Kepala desa, ASN, dan P3K turun ke jalan melakukan aksi demo. Harapan kami, melalui demo yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sangat dihormati ini, mereka akan menyuarakan hak-hak mereka dan rakyat secara umum, bukan justru meminta Polda mencabut kasus dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh bupati terhadap GMKI,” tegas Rofindri, saat diwawancarai oleh awak media, Kamis (22/8/24).
Rofindri juga menyoroti kepemimpinan di Halmahera Utara yang menurutnya mengalami kegagalan, terutama menjelang akhir masa jabatan. Ia menilai pemimpin seharusnya siap menerima kritik dan masukan dari rakyat, karena pada prinsipnya, pemimpin adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Sangat disayangkan perilaku pemimpin daerah yang terlalu egois dan kehilangan akal sehat, sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kabupaten Halmahera Utara adalah milik semua orang, bukan milik Bupati Halmahera Utara semata,” tambahnya.
Rofindri juga menegaskan bahwa persoalan hukum yang saat ini sudah berada di ranah Polda Maluku Utara harus diselesaikan secara adil. Sebagai warga negara yang baik, semua pihak harus siap menghadapi hukum dan tidak melakukan propaganda yang dapat memicu konflik horizontal.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Polda Maluku Utara yang hingga saat ini tetap konsisten dalam menangani kasus dugaan pengancaman tersebut,” tutup Rofindri.
Ia juga berharap Polda Maluku Utara tetap teguh dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena pemuda Indonesia akan selalu berada di garis depan dalam menegakkan hukum dan demokrasi.
Komentar