JurnalPatroliNews – Yanis Soll salah satu pemimpin mahasiswa Yahukimo menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe S.
Surat terbuka tersebut berisi keberatan tentang diskriminasi sosial kesukuan di Provinsi Papua. Melalui surat terbuka yang diterima Redaksi Indonesia Parlemen, dia ingin menyampaikan kepada Gubernur Papua tentang kekecewaan dan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat di 29 Kabupaten, 155 suku di Tanah Papua, terutama masyarakat Dapil V Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Yalimo.
“Ini pertama kali saya membuat surat terbuka kepada sosok yang sangat saya hormati sebagai pemimpin di tanah provinsi Papua,” tulis Yanis Soll, dikutip dari surat terbuka, Rabu (11/8/2021).
Menurut Yanis Soll, surat terbuka yang dibuatnya itu sebagai bentuk kekecewaan, kritikan dan saran serta kepeduliannya kepada bangsa dan negara terutama di tanah provinsi Papua serta harapan bisa didengar oleh Istana dan pemerintah.
Berikut Isi Surat Terbuka Secara Lengkap:
Surat Terbuka Kepada Pemerintah Provinsi Papua.Perihal: Pemberlakuan Diskriminasi Sosial kesukuan di Lingkungan Provinsi Papua.
Kepada Yang Terhormat,
Bpk.Lukas Enembe S.IP.MH
Shalom!
Melalui surat ini, saya sebagai salah satu pemimpin Mahasiswa Yahukimo yang Juga sebagai Penerus Masa depan Generasi Bangsa Papua, ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur tentang kekecewaan dan kegelisahan yang dihadapi oleh Masyarakat 29 Kabupaten 155 suku di Tanah Papua, terutama Masyarkat Dapil V Kab. Yahukimo, Peg. Bintang & Yalimo.
Saya mendengar dan mengikuti serta membaca di media sosial (medsos) atau diberbagai media WhatsApp tentang Kekecewaan Jabatan Birokrasi, Rectrutmen Seleksi Beasiswa luar Negeri & dalam Negeri (BPSDM) serta yang terakhir Pengisian Wakil Gubernur Papua.
Sejak Bapak Memimpin Jabatan Gubernur dari Tahun 2014-2018 lanjutan 2018-2023 hampir 10 Tahun, Jabatan ini Sungguh Luar biasa dan suatu Anugrah Terindah, saya sebagai Anak Buah Injil perwakilan Generasi Penerus 3 kabupaten, bangga atas Prestasi Politik yang Bapak Raih. Namun sayangnya, selama Bapak Pimpin Jabatan Gubernur, Bapak Gubernur masih Terapkan Sistem Nepotisme di lingkungan Pemerintahan provinsi Papua.
Saya Teringat Demo Rakyat papua Belah Lukas Enembe pada Tanggal 14 February 2019, terkait ” Kasus Dugaan Korupsi oleh KPK pusat ” Bapak.LE seusai tiba dari Jakarta didepan Alam kantor Gubernur pernah katakan Bahwa : ” Orang Papua Pegang Jabatan Gubernur, Bupati, jabatan, Birokrasi lainnya Gaji Milik Keluarga & Milik Semua Orang ”
Selama Bapak LE Pimpin 10 Tahun orang Nomor 1 di Papua.
Adakah ada tersimpan belas kasihan Hati Bapak Terhadap Anak Buah Injil Untuk Memposisikan sebagai Kepala Bidang Kepala Dinas di Provinsi Papua ?
Untuk pemerataan melalui Gaji guna mengurangi angka Kemiskinan & Kelaparan. Sudakah Menjenguk Pembangunan di Dapil V ?
Atau mungkinkah Injil sebagai Alat jembatan Politik untuk Merebut suatu Kekuasaan ?
Sementara, Masyarakat 1 Suku, 1 Bahasa mendapat Jaminan Kebutuhan Hidup, tempat istimewa di hati Bapak.Lukas Enembe. Dengan diberikan ruang, Jabatan yang baik, sedangkan Papua memiliki 7 wilayah Adat 155 Suku Papua yang memiliki 29 kabupaten, tetapi perlakuan Bapak Lukas Enembe yang tidak adil dan penuh nuansa diskriminasi Sosial.
Ketika Bapak mempromosikan kata Slogan “PAPUA BANGKIT, MANDIRI SEJAHTERA ” kepada Orang Asli Papua kata Slogan ini hanya berlaku diarena 1 suku, sebab kenyataannya semua jabatan Birokrasi, Legislatif sampai ASN diduduki oleh Satu Suku lani, Satu bahasa bahkan Uang PON XX 2020 & Uang Otsus digoreng habis oleh 1 Suku.
“Ada kesan bahwa orang tua Injil dari Suku Lani, Suku Meepago, Tabi Saireri yang berada di Kab. Yahukimo, Kab. Peg. Bintang & Yalimo, Kami hargai sebagai Orang Tua Injil & memberikan Jabatan Kepala Dinas, Kepala Distrik bahkkan Serhakn sertifikat Tanah Secara Gratis.
Di tambahkan lagi Dapil V adalah ” Penyumbang Suara Terbesar di papua Untuk LUKMEN JILID 1 & JILID II di Provinsi Papua.
Dalam surat ini saya mengurutkan beberapa persoalan yang diderita Orang Papua selama ini sebagai berikut:
1.Paraktek Dikotomi sebagai sumber utama masalah.
2. Primordialisme kental di Provinsi Papua diambang kehancuran kesatuan Papua diperkirakan akan Hancur.
3. KETIDAKADILAN sebagai sumber utama masalah.
4. Diskriminasi dan Marginalisasi yang disebabkan dari NEPOTISME dan KETIDAKADILAN.
5. Kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi wilayah.
6.Kab. Yahukimo, Kab. Peg. Bintang.& Yalimo, karena dianggap STIGMA LAMA” YALI BULAT ” sehingga tidak dibangun dan ini disebabkan oleh SUKUISME dan KETIDAKADILAN.
Melalui surat ini, saya sampaikan, bahwa selagi Masih Menerapakan Sistem DINASTI KESUKUAN dan KETIDAKADILAN belum diselesaikan, Maka Orang Papua dari waktu ke waktu terus Terpecah Belah.
Runtuhlah Kesatuan Satu wilayah adat Bahkan ada Kecemburuan sosial akan Tumbuh subur di Provinsi Papua berlanjut ke Pemimpin/Generasi Yang Akan mendatang.
Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini, saya Generasi Penerus sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Bapak.Lukas Enembe S.IP.MH. sebagai berikut:
Bapak Sebagai Orang Nomor 01 di Papua, yang juga Sebagai Orang Tua Injil segera Hapuskan Penerapan Sistem Jabatan Dinasti di Provinsi Papua. Sebelum menuju proses pengajuan Bakal Calon Gubernur Tahun 2024 Nasib Sendiri Masyarkat Papua lebih khusus Dapil V belum Sejahtera 100%, Maka sisa waktu 2 Tahun perlu Evaluasi Total & dibenahi ulang Kembali.
Komentar