Jurnalpatrolinews.co.id– Sulut – Dilansir dari laman (manadotoday.co.id) – Lahan di Desa Kalasey Dua Kabupaten Minahasa dengan bukti Sertifikat Hak Pakai 00013/Kalasey yang disahkan pada tahun 2019 tercatat dikuasai oleh Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Sertifikat ini sekaligus menegaskan bahwa Pemprov Sulut tidak pernah mengambil sedikitpun tanah milik rakyatnya.
Pemprov Sulut dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey mempersilahkan seluas-luasnya bagi masyarakat yang merasa tidak puas dan ingin menempuh jalur hukum di pengadilan dan Pemprov Sulut menjamin bakal memenuhi dan melaksanakan seluruh putusan pengadilan.
Marselino Ratuliu Sebagai ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Minahasa (LMND EK-Minahasa) Menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi terkesan membiarkan rakyat-Nya berjuang sendiri guna mendapat kepastian akan status lahannya.
Jika Pemerintah serius untuk mendorong program ketahanan Pangan harusnya kepastian tanah terhadap para petani harus di lansungkan, bukan seolah mempersilahkan rakyat sendiri menggugat pemerintah Daerah-Nya sendiri. Ini Jelas salahsatu bukti ketidakmampuan serta tidak bijaksana-Nya Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kasus di wilayah Pemerintahannya.
Banyaknya kasus di Sulawesi-Utara salahsatu diantaranya adalah kasus Agraria di wilayah Kalasey II menjadi pertanyaan besar akan status lencana bintang yang disematkan kepada orang nomor satu di Sulawesi-Utara tersebut. Pasalnya kasus kalasey yang tak selesai hingga saat ini bahkan terkesan warga di represif dan dibiarkan berjuang sendiri adalah salahsatu bukti yang kuat mempertanyakan akan lencana bintang didapatkan beliau, apalagi hal tersebut di dapatkan di situasi akan maraknya penggusuran terhadap masyarakat kalasey II. Tuturnya
Bintang Jasa Utama secara pengertian adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati seseorang atas jasa dan perjuangannya terhadap negara dan bangsa dalam suatu bidang, peristiwa, atau hal tertentu. Bintang Jasa Utama merupakan kelas tertinggi dari Bintang Jasa.
“Artian perjuangan apa yang dibuat oleh orang nomor 1 Sulawesi-Utara tersebut? Apakah TerciptaNya Tol? tersinyalir sebagai Tol termahal di Indonesia, disertai konflik Agraria yang begitu lluarbiasa. TerciptaNya kawasan KEK? yang bisa dikata tak ada progress-Nya dalam mendorong Ekonomi rakyat kecil”. Yang ada hanya terhimpunya kekayaan bagai segelintir orang hingga angka ratusan miliar bahkan memiliki lahan hingga berpuluh-puluh unit dan beratus-ratus hektar.
Sampai dengan saat ini tidak ada program yang dibuat benar-benar berangkat dari akar rumput (Bottom up), semua bersifat dari atas kebawah (Top down), Pemerintah selalu merasa paling tau apa yang dibutuhkan rakyat, namun dipenghujung terkesan rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Tutupnya
Komentar