Jika saja Pemkab Gianyar melakukan koordinasi dengan pihak pemilik alat sosialisasi sesuai haisl Rakorwil, ia memastikan Sat Pol PP Bali tak perlu turun langsung melakukan penertiban.
Pj. Gubernur menambahkan, penertiban baliho dan alat sosialisasi politik di sekitar lokasi kunjungan kerja juga dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden RI.
“Untuk diketahui, salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik,” urainya.
Selanjutnya, Mahendra Jaya menegaskan bahwa yang dilakukan jajaran Sat Pol PP Bali hanya merapikan.
“Sesuai dengan hasil Rakorwil, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon. Alat sosilisasi itu sama sekali tak dihilangkan, hanya dipindahkan ke tempat yang semestinya pada saat jalur dilalui rombongan RI 1. Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi termasuk yang lain seperti milik caleg dan partai,” bebernya.
Setelah kunjungan Presiden RI usai, alat sosialisasi seperti semula. “Harapan saya, pembersihan baliho dan alat sosialisasi lainnya tak dipersepsikan ke hal-hal yang bermuatan politis karena ini murni terkait kunjungan kenegaraan. Saya mohon masyarakat dapat memahami dengan baik, tolong jangan dipersepsikan sebagai tindakan tendensius. Kami di Pemprov Bali berkomitmen selalu menjaga netralitas ASN,” urainya.
Mengakhiri klarifikasinya, pria kelahiran Singaraja ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Krama Bali sehingga Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/10) berjalan aman, lancar dan sukses. Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan masyarakat selama kegiatan tersebut.
Komentar