JurnalPatroliNews – Jakarta – Sejauh ini, pemerintah hanya mengetatkan kebijakan PPKM mikro di sejumlah wilayah, bukan lockdown. Padahal lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah membuat banyak pihak mengusulkan agar pemerintah menerapkan lockdown alias karantina wilayah.
Salah satu yang menyuarakan usul tersebut ialah Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurutnya, lockdown selama dua minggu bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 hingga menyelamatkan banyak nyawa.
“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem–yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” jelasnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter @ProfesorZubairi, Senin (28/6/2021).
Zubairi juga mengingatkan bahwa keadaan saat ini darurat dan serius. Ia bahkan menceritakan banyaknya jenazah pasien Covid-19 yang terlantar di depan rumah.
“Sudah ada sejumlah contoh pasien Covid-19 meninggal di luar rumah sakit. Bahkan jenazahnya terlantar di depan rumahnya. Ini pertanda serius. De facto, rumah sakit memang penuh dan mulai berlakukan pemilahan pasien. Jangan masa bodoh terhadap prokes. Keadaan darurat ini nyata,” tegasnya.
Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura, juga menegaskan perlunya keputusan politik yang tegas dalam menghadapi persoalan Covid-19.
“Herd immunity itu hanya mitos. Jika saya punya kuasa, saya akan perintahkan untuk lockdown. Public health first, economy follow (keselamatan masyarakat diutamakan, perbaikan ekonomi mengikuti). Tidak bisa dilakukan beriringan,” ujarnya menegaskan.
Lockdown Penuh, Ekonomi Kolaps
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan bentuk upaya penanganan pandemi Covid-19 sekaligus menjaga kondisi perekonomian negara. Menurutnya, jika lockdown diterapkan maka para pelaku usaha bisa tumbang.
“Ekonomi kita, dunia usaha, sudah melampaui limit bertahannya mereka. Kalau kita melakukan lockdown secara penuh, menutup semua aktivitas ekonomi, ekonomi kita akan kolaps,” ungkap Piter saat dihubungi Warta Ekonomi, Senin (21/6/2021).
Oleh sebab itu, kebijakan yang dipilih oleh pemerintah adalah kembali mengetatkan PPKM mikro. Piter mengartikan kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya meningkatkan penganggulangan pandemi sekaligus memberi ruang agar ekonomi negara tetap hidup dan mampu bertahan.
Pengetatan kembali PPKM mikro itu bisa dipastikan akan berdampak pada menurunnya pendapatan bisnis para pelaku usaha. Tidak hanya kebijakan pemerintah yang akan melakukan pembatasan, tetapi masyarakat yang sadar akan bahaya Covid-19 juga akan membatasi aktivitas dirinya sendiri.
“Lonjakan kasus itu sendiri sudah membatasi. Masyarakat yang sadar akan membatasi diri sendiri, kemudian respons dari pemerintah juga membatasi. Jadi tingkat konsumsi akan menurun lagi,” jelasnya.
Sementara, jika tingkat konsumsi masyarakat kembali menurun, aktivitas produksi secara otomatis juga mengalami penurunan. Situasi tersebut akan kembali memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tapi pelambatannya seberapa besar? Tergantung berapa lama pengetatan ini. Makin cepat kasusnya turun, makin minimal juga dampaknya,” tukas Piter.
Dengan demikian, Piter memandang kebijakan pemerintah kembali mengetatkan PPKM mikro merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Pembatasan aktivitas perekonomian juga harus diiringi dengan peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan.
“Sudah cukup lama pemerintah tidak menegur warga yang tidak disiplin prokes. Jadi, pemerintah juga harus tegas mencegah terjadinya kerumunan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Tutum Rahanta meminta pemerintah menjunjung tinggi implementasi kebijakan PPKM mikro agar tepat sasaran.
“Mau apapun namanya, bagi kami yang paling penting itu implementasi di lapangannya. Mau usulan itu bagaimana, yang penting pengawasan dan implementasi pelaksanaannya tepat,” tukas Tutum kepada Warta Ekonomi, Senin (21/6/2021).
Tutum menilai kebijakan protokol kesehatan dari awal pandemi pada Maret 2020 lalu hingga sekarang masih belum terlaksana dengan baik. Hal itu yang membuat lonjakan kasus Covid-19 terjadi lagi.
“Kalau (implementasi kebijakan) dilaksanakan dengan baik, apalah arti namanya. Tapi kalau itu kendor, di situlah problemnya,” ujar Tutum.
Dewan HIPPINDO tersebut mengatakan kebijakan pembatasan memiliki dampak pada perkembangan ekonomi para pelaku usaha.
“Jam yang dibatasi itu mengganggu kunjungan. Contohnya, kapasitas yang ditentukan dengan jam yang diperpendek sangat memungkinkan orang jadi sungkan makan di restoran,” lanjutnya.
Dengan kondisi tersebut, Tutum menilai para pelaku usaha juga turut menanggung beban akibat kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurunnya aktivitas konsumsi masyarakat akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian pelaku usaha, padahal mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para karyawan.
“Siapa yang mau menanggung beban itu? Mau tidak mau kami lagi,” ungkapnya.
Tutum bersedia berkoordinasi dengan pemerintah atas kebijakan PPKM mikro, namun dia meminta pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan penanganan Covid-19 dengan tegas.
“Kalau saya, ini karena kita terlanjur ikut menanggung beban, okelah kita sakit perut dalam dua minggu lagi. Tapi pelaku usaha mana pun yang tidak menerapkan prokes dengan baik, perlu diadakan tindakan yang cukup keras,” kata Tutum.
Sedangkan di sisi sebaliknya, Tutum ingin pemerintah mendukung para pelaku usaha yang menjunjung tinggi penerapan prokes.
“Mudah-mudahan angka turun dan vaksin secepatnya disuntikkan sehingga bisa segera menimbulkan herd immunity,” harapnya.
PPKM Mikro Ala Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (lockdown).
Pasalnya, lonjakan kasus positif yang sangat pesat menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit semakin meningkat.
Saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/06/2021), Jokowi mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek.
“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita, Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas,” ujarnya.
Dia juga memandang bahwa PPKM Mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan pandemi tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM Mikro maupun lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.
“Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali,” tegasnya.
Namun, ditambahkan Jokowi, persoalannya implementasi PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, ia meminta segenap unsur pimpinan daerah untuk meneguhkan komitmen dalam mempertajam penerapan PPKM Mikro.
“Saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro. Optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan,” ujarnya.
Fungsi utama posko tersebut, imbuh Kepala Negara, adalah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan).
“Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” ujarnya.
Jokowi kembali mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi untuk dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan bersama.
“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan hingga kekebalan komunitas tersebut tercapai.
“Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid-19,” tandasnya.
Komentar