JurnalPatroliNews – Jakarta –Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong agar pemerintahan desa (Pemdes) ikut dilibatkan dalam pemutakhiran data kemiskinan. Mengingat sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, pemerintah desa merupakan pihak yang lebih mengetahui kondisi warganya.
Data kemiskinan dan profil kependudukan bisa diinput secara digital oleh pemerintah desa dari kantor desa ke Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, kata Bamsoet, Kementerian Dalam Negeri terdapat big data yang real time dan akurat tentang data kemiskinan maupun data kependudukan lainnya, bersumber langsung dari 83.458 desa/kelurahan.
“Sehingga kita tidak perlu lagi repot mencari tahu tentang data kemiskinan. Langkah tersebut tidak terlalu sulit karena setiap desa sudah dilengkapi komputer dan berbagai perangkat digital lainnya yang dapat menunjang kinerja pemerintah desa dalam menyiapkan data kependudukan. Dengan demikian, bisa menghindari terjadinya kesalahan data kemiskinan warga, sebagaimana yang sering terjadi selama ini,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/2/2023).
“Banyak warga mampu, malah mendapatkan bantuan sosial. Sebaliknya, banyak warga tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini lantaran data kemiskinan yang tidak akurat karena tidak melibatkan pemerintah desa,” tambahnya.
Komentar