JurnalPatroliNews – JAKARTA — Pemerintah mulai mematangkan arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, melainkan instrumen strategis negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
“Saya telah disumpah di hadapan rakyat, tugas saya untuk menjalankan UUD 1945, saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, setiap kebijakan fiskal yang disusun pemerintah merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“APBN adalah wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar dan sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara bisa hidup lebih sejahtera, dan menjadi alat menjadi pedoman kita ke depan,” katanya.
Postur APBN 2027
Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah target fiskal, di antaranya:
- Pendapatan negara: 11,82–12,40 persen terhadap PDB
- Belanja negara: 13,62–14,80 persen terhadap PDB
- Defisit anggaran: 1,80–2,40 persen terhadap PDB
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027
Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027, meliputi:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5 persen
- Inflasi: 1,5–3,5 persen
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp16.800–17.500 per dolar AS
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70–95 dolar AS per barel
- Lifting minyak mentah: 602–615 ribu barel per hari (RBPH)
- Lifting gas bumi: 934–977 ribu barel setara minyak per hari (RBSMPH)
Target Pembangunan Nasional
Selain indikator ekonomi makro, pemerintah juga menetapkan target pembangunan nasional yang ingin dicapai pada 2027, antara lain:
- Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,3–4,87 persen
- Rasio Gini: 0,362–0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
Pemerintah berharap target-target tersebut dapat menjadi landasan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.
