JurnalPatroliNews – Bitung, Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bitung, Edison Humiang terperangah mendengar informasi soal dugaan salah satu calon wali kota menggunakan APBD untuk berkampanye.
Informasinya, ada salah satu calon wali kota petahana yang disinyalir membiayai tim khusus untuk berkampanye di media sosial (Medsos) dan diduga sumber anggarannya berasal dari APBD 2020.
Selain diduga menggunakan APBD, tim ini juga berkedok sebagai Humas Pemkot Bitung yang khusus hanya mengangkat pencitraan calon petahana di facebook, IG, Twitter serta Medsos lainnya.
Tim ini juga dikabarkan mengoperasikan puluhan hingga ratusan akun-akun menggunakan nama samaran di Medsos dengan tujuan menyerang dan menangkis serangan lawan politik sang calon.
Dan tim ini ditengarai sudah lama bekerja dan wara-wiri di grup Medsos membagikan postingan-postingan, baik itu pencitraan maupun menyerang calon lain dengan dana yang disiapkan sebesar Rp2 miliar.
Mendengar informasi itu, Pjs langsung memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Bitung, Franky Sondakh untuk mengecek apakah betul ada salah satu calon yang menggunakan APBD untuk kepentingan Pilkada.
“Tolong informasi ini segera dicek dan laporkan kepada saya. Ini tidak diperkenankan dan melanggar aturan jika informasi itu betul. Harus segera dicek,” kata Edison beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Franky sendiri menjamin jika informasi itu benar maka anggarannya tidak diambil dari pos anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Bitung.
Karena menurutnya, anggaran yang mereka dapatkan hanya sebesar Rp3 miliar untuk kegiatan humas dan itu sudah dipakai oleh 17 media yang direkomendasikan pimpinan melakukan kerjasama dengan pihaknya.
“Jadi tidak mungkin anggaran Rp2 miliar itu dari kami karena dana Rp3 miliar hanya tersisa sedikit setelah terpakai oleh 17 media yang dikontrak oleh pimpinan. Tapi kami akan tetap menelusurinya, apalagi membawa-bawa nama Humas Pemkot Bitung,” kata Franky.
(abinenobm)
Komentar