JurnalPatroliNews – Jakarta – Masa depan industri kilang Indonesia disebut semakin bergantung pada kejelasan sikap pemerintah. Meskipun peta jalan bauran energi sudah dirumuskan, pelaksanaannya dinilai belum tegas dan belum mencerminkan arah kebijakan yang konsisten.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pembangunan kilang tidak dapat dipisahkan dari peningkatan konsumsi BBM yang terus melonjak. Tanpa strategi pengendalian yang jelas, pola penggunaan bahan bakar akan terus berjalan seiring dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. Sementara itu, adopsi kendaraan listrik hanya tumbuh sekitar 12 persen per tahun—terlalu kecil dibandingkan laju peningkatan kendaraan berbasis BBM.
“Jika bauran energi sudah disusun dan disepakati, maka harus ada keputusan tentang bagaimana memenuhi target itu. Saat ini konsumsi BBM mengikuti kenaikan jumlah kendaraan tanpa ada kontrol nyata. Memang ada insentif untuk kendaraan listrik, tetapi pertumbuhannya masih jauh tertinggal dari kendaraan berbahan bakar minyak,” ujar Sugeng di Jakarta, Sabtu (22/11).
Ia mengingatkan bahwa Pertamina memegang mandat utama memperbesar kapasitas kilang. Namun, pemerintah tetap harus memberi petunjuk arah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan ketahanan energi nasional. Roadmap kilang sebenarnya telah ada sejak lama, namun berbagai faktor—mulai dari kondisi global hingga pandemi—membuat implementasinya tersendat. Kini diperlukan keputusan politik yang lebih tegas agar ketergantungan pada impor tidak terus berlanjut.
Sugeng juga menekankan perlunya kilang-kilang Indonesia memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mengolah berbagai jenis minyak mentah. Upaya ini penting agar pasokan tidak terjebak pada satu sumber crude.
Saat ini Pertamina tengah menjalankan beberapa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), termasuk revitalisasi kilang Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, dan Plaju. Kilang Balikpapan menjadi yang terbesar, dengan target peningkatan kapasitas dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari pada akhir tahun. Kilang Balongan telah selesai direvamp dengan kapasitas baru 150 ribu barel per hari.
Adapun kilang Cilacap, Dumai, dan Plaju diarahkan agar mampu mengolah crude yang lebih berat serta mengembangkan fasilitas green refinery sebagai bagian dari agenda transisi energi.
Menurut Sugeng, pengembangan kilang ke depan semestinya juga menargetkan penguatan industri petrokimia domestik. Ia mencontohkan proyek NGRR Tuban, yang dinilainya akan lebih berkelanjutan jika dikembangkan sebagai kompleks petrokimia untuk mengurangi defisit produk turunan minyak.
“Konsep NGRR Tuban sangat baik jika diarahkan menjadi kawasan petrokimia agar keekonomiannya berkelanjutan. Kilang harus mampu menghasilkan nilai tambah,” tegasnya.
Namun, kelanjutan proyek tersebut disebut memerlukan peran aktif pemerintah, mengingat kompleksitas kerja sama dan situasi geopolitik global, termasuk dampak perang Rusia–Ukraina. “Pertamina sudah menggelontorkan ratusan juta dolar. Pemerintah harus turun tangan supaya proyek ini berjalan, bukan berhenti di tengah jalan,” pungkasnya.
