JurnalPatroliNews – Jakarta – Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyindir adanya sumber dana ilegal yang mengucur bakal membiayai kampanye. Salah satunya dana itu menurut Ivan, hasil dari tambang ilegal.
“Waktu itu pernah kita sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal), dari macem-macem lah,” ujarnya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12/23).
Data kongkrit hasil temuan ini, telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menekankan dalam kontestasi politik selayaknya beradu gagasan visi dan misi, bukan adu kekuatan uang.
“Prinsipnya kita ingin kontestasi politik dilakukan adunya visi dan misi, bukan adu kekuatan uang, apalagi ada keterlibatan dana dari hasil ilegal, itu kita tidak mau,” tambahnya.
Dugaan dana kampanye terkait pemilu ini, dicurigai jumlah transaksi diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Akan tetapi PPTK tidak merinci jumlah pastinya.
Ivan menandaskan pihaknya akan mengawasi aliran uang dalam pemilu, seperti yang pernah dilakukan pada pemilu 2014-2019 lalu. Hal ini respon dari keinginan komisi III sebagai mitra kerja PPATK.
“Ya memang keinginan komisi III, PPATK bisa potret semuanya. Kita lakukan sesuai kewenangan. (Mengawasi) itu memang sudah tugas PPATK sejak 2014, 2019, dan sekarang kita lakukan itu,” tegas Ivan.
Ivan, juga memastikan adanya praktik politik uang yang disalurkan melalui transaksi uang elektronik seperti e-wallet. Sampai saat ini jumlah transaksi mencurigakan meningkat signifikan di masa kampanye ini.
“Ada (politik uang). Bukan indikasi kasus, tapi kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan. Terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi, yang kita dapatkan kan DCT,” pungkasnya.
Komentar