JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan mengapa nilai tambah dari proses hilirisasi masih lebih banyak dinikmati oleh pihak asing daripada pengusaha dalam negeri.
Hal ini disampaikannya dalam sidang terbuka promosi doktor kajian strategis dan global di Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu (16/10/2024).
Dalam presentasi disertasinya, Bahlil menyoroti perlunya reformulasi kebijakan pembiayaan untuk pengusaha nasional, terutama di sektor hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah besar.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini terjadi karena banyak pengusaha lokal menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan, sementara keuntungan lebih besar jatuh ke tangan investor asing.
“Masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi. Ini harus ada karena di Korea, Jepang, China itu ada. Andaikan pun sekarang ada optimalisasi pembiayaan kredit belum maksimal,” kata Bahlil saat mempresentasikan disertasinya, dikutip Kamis (17/10/2024)
Bahlil juga menekankan pentingnya meningkatkan kemitraan antara investor asing dan pengusaha lokal. Menurutnya, pengusaha daerah harus berperan aktif dalam arus investasi yang berkembang, bukan hanya menjadi penonton.
Selain itu, ia menyoroti bahwa hilirisasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir berjalan tanpa perencanaan yang matang. Bahlil mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan hilirisasi ini, dan mengakui bahwa inisiatif ini terjadi lebih karena keberanian Presiden Jokowi dan beberapa menterinya, termasuk dirinya sendiri.
“Ini cuma soal keberanian Presiden Jokowi dan menterinya yang sedikit agak nakal termasuk saya. Karena kalau dilakukan sampai ayam tumbuh gigi gak akan bisa dilakukan. Saya menguji kelakuan otak kiri saya dalam konteks akademik, tapi gak bisa lama lakukan ini, harus bagikan by desain akademik,” ujarnya.
Komentar