JurnalPatroliNews – Jakarta, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan Direktur Utama PT Indosterling Optima Investa (IOI), Sean William Henley sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diduga karena buntut dari kasus gagal bayar atas produk High Yield Promissory Notes (HYPN).
Kuasa hukum William Henley, Hardodi dari HD Law Firm memang membenarkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada 30 September 2020 lalu.
Informasi ini juga disampaikan di keterbukaan informasi dengan Nomor: S-06953/BEI.PP1/11-2020. Hal ini mengingat William Henley adalah Komisaris dari PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), anak usaha dari PT Indosterling Sarana Investa.
Saat ini, perkembangan proses hukum tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Sebab, menurutnya, dalam penegakan hukum di Indonesia, ada asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c dan di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Adapun, upaya hukum yang saat ini sedang ditempuh tim kuasa hukum adalah menyelesaikan kewajiban melalui putusan homologasi kepada nasabah melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.174/PDT-SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST pada 2 Agustus 2020.
Selanjutnya, langkah lainnya ialah mengikuti proses hukum sesuai hukum acara pidana dan melakukan pendekatan dengan nasabah yang tidak terkait dengan putusan PKPU secara persuasif.
“Kami juga menyiapkan langkah hukum praperadilan,” kata Hardodi, dalam suratnya yang diterima CNBC Indonesia, Senin (16/11/2020).
Adapun dalam keterbukaan informasi diBEI, disebutkan, “upaya hukum yang telah ditempuh oleh Sean William Henley adalah menyelesaikan kewajiban kepada para kreditor yang telah diputus dalam putusan perkara PKPU, dengan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan pada lampiran surat dari kuasa hukum nomor Ref_19/HD/LTR/XI/2020.”
CNBC Indonesia sudah mengonfirmasi mengenai gagal bayar ini kepada William Henley, namun ia menolak berkomentar dan menyarankan agar menghubungi kuasa hukumnya.
Sebelumnya pada akhir Mei lalu, Indosterling Grup, menyampaikan skema restrukturisasasi atas produk High Yield Promissory Notes (HYPN). Dalam dokumen yang diperoleh CNBC Indonesia, skema ini disampaikan kepada pemegang HYPN mengacu pada surat yang disampaikan manajemen pada 14 Mei 2020 perihal pemberitahuan rencana restrukturisasi.
Dalam surat yang diteken Direktur PT Indosterling Optima Investa, William Henley pada 26 Mei 2020 disebutkan, untuk kontrak HYPN dengan nominal di bawah Rp 1 miliar, maka kupon akan dibayarkan setiap bulan sebesar 3,5% dari dana pokok untuk periode 12 bulan.
Selanjutnya, untuk kontrak promissory notes dengan dengan nilai nominal di atas Rp 1 miliar, kupon yang dibayarkan 4% dari dana pokok untuk periode 12 bulan.
“Setelah melewati masa 12 bulan, besaran kupon yang menjadi hak pemegang HYPN akan disesuaikan jika kondisi perusahaan yang membaik,” bunyi pengumuman tersebut, dikutip Jumat (29/5/2020).
Sementara itu, untuk pokok HYPN, akan diperpanjang dengan jangka waktu selama 12 bulan dan dilakukan penyesuaian perpanjangan lebih lanjut bila kondisi perusahaan belum kembali normal.
PKPU
Alasan gagal bayar IOI ini membuat perkara ini berlanjut melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
“Kalau menurut PKPU, nasabah Indosterling mencapai 1.200-2.000 orang, dengan total dana dihimpun kurang lebih Rp 2-3 triliun. Tapi berdasarkan terlapor bilangnya Rp 1,99 triliun,” kata Pengacara sejumlah nasabah IOI, Andreas, dilansir Detikfinance, Senin (16/11/2020).
Pengacara dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm itu menaungi 58 nasabah IOI dengan total kepemilikan dana di produk investasi HYPN sebanyak Rp 95 miliar.
Klien Andreas memilih tidak ikut dalam PKPU. Mereka memilih jalur pidana dengan melaporkan ke Bareskrim Polri sejak 6 Juli 2020. Ada 3 pihak yang dilaporkan yakni PT IOI, SWH (Sean William Hanley) selaku direktur dan JBP (Juli Berliana Posman) selaku komisaris.
“PKPU sudah putus cuma klien saya itu tidak ikut di PKPU-nya. mereka lebih memilih jalur pidana,” katanya lagi.
“Kalau PKPU kan bisa aset itu kalau pailit, kalau tidak ya akan lama. Mereka menawarkan pencairan kalau tidak salah 4-7 tahun. Klien saya tidak mau, mereka maunya sesuai perjanjian saja, atau minimal kembalikan sekian sisanya boleh pakai aset,” terangnya.
(cnbc)
Komentar