Ia pun menekankan, peningkatan PTKP tak hanya dinikmati kelompok berpendapatan rendah tapi juga kelompok berpendapatan tinggi. Kenaikan PTKP tak hanya dinikmati kelompok layer rendah tapi juga tinggi dan PTKP Indonesia menurutnya salah satu tertinggi di ASEAN, sebagaimana yang juga pernah disampaikan Sri Mulyani.
“Jadi jelas ngawur. Kalau dibilang rencana kebijakan ini progresif atau pro-rakyat kecil maka tak tepat. Yang kaya malah paling diuntungkan. Belum lagi kalau kita masukan aspek regional, beberapa daerah punya UMR yg rendah. Kalau dinaikkan lagi, kasihan daerah-daerah yang UMR-nya kecil, bisa-bisa kehilangan banyak penerimaan,” tegas Fajry.
Ia pun mengingatkan, tarif PPh21 multilayer, besaran tarifnya bergantung tingkat pendapatan dan dalam dokumen visi, misi, dan program kerja Prabowo-Gibran, detail terkait itu juga tidak disebutkan secara jelas. Target tax ratio nya pun tidak disebutkan dalam dokumen itu, karena hanya menyatakan akan menaikkan.
“Jadi, yang mau diturunkan layer tarif yang mana? Arah kebijakan dalam visi-misi tak jelas. Dan visi-misi Prabowo-Gibran ini tak sejalan dengan apa yang pemerintahan telah pemerintahan Jokowi lakukan yakni ingin menaikkan kontribusi PPh 21,” ungkap Fajry.
Komentar