JurnalPatroliNews – Jakarta – Tahukah kamu pada masa Orde Baru ada sebuah program pembangunan masyarakat yang bertugas ‘membusanakan’ masayarakat Papua. Saat itu pemerintah Soeharto membentuk tim khusus bernama Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman di Irian Jaya.
Dasar pembentukan tim ini adalah Keputusan Presiden RI Nomor 75 tahun 1969. Pemerintah Orde Baru kemudian menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pembentukan Task Force Pembangunan Masyarakat di Provinsi Irian Barat.
Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto mengatakan salah satu program tim Task Force ini adalah mengenalkan penggunaan pakaian modern kepada masyarakat untuk menggantikan koteka. “Program ini disebut dengan Operasi Koteka,” kata Hari dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Minggu 8 November 2020. Menurut pemerintah saat itu, suku-suku di pedalaman hidup seperti di ‘Zaman Batu’ karena mereka memakai koteka.
Pada awalnya program Operasi Koteka ini berjalan lancar. “Namun lama-kelamaan masyarakat meninggalkan dan bahkan menolak pakaian yang diperoleh dari pemerintah,” kata Hari. Musababnya, pakaian yang dibagikan kepada masyarakat dipakai setiap hari tanpa dicuci dan tidak ganti.
Pakaian yang kotor membuat pemakainya gatal-gatal sementara kondisi masyarakat saat itu belum mampu membeli sabun cuci dan pakaian baru. Akhirnya masyarakat berkesimpulan bahwa pakaian modern adalah pembawa bencana.
“Waktu itu banyak generasi muda mengenakan pakaian saat berada di Kota Nabire, dan ketika pulang ke kampung mereka memakai koteka,” kata Hari Suroto. Seiring waktu, keinginan untuk berpakaian mulai tumbuh pada generasi muda, terutama anak-anak yang masuk sekolah dan pemuda yang bekerja di instansi pemerintah.
Saat ini pakaian tradisional koteka belum terdokumentasi dengan baik. Menurut Hari Suroto, perlu penelitian mendalam serta pendokumentasian lengkap dalam beragam metode sebelum koteka benar-benar punah. Masyarakat Papua memakai koteka dalam upacara peringatan hari besar nasional atau dalam festival budaya. “Ini bisa menjadi cara melestarikan pakaian tersebut,” kata Hari.
Mahasiswa dan pelajar juga boleh memakai koteka saat mengikuti pelajaran di ruang kelas. Pelantikan bupati atau anggota DPRD di wilayah pegunungan Papua pun dapat mengenakan koteka sebagai bentuk pelestarian budaya.
(tmp)
Komentar