JurnalPatroliNews – Jakarta – Akibat adanya dugaan intimidasi yang mengakibatkan kenyamanan hidup terganggu, akhirnya warga menggelar aksi damai gabungan masyarakat para penghuni lahan dengan support paguyuban Warga Kp. Sawah Indah (WKSI) yang digelar bertempat di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Sentra Primer Timur Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur pada, Kamis (18/08/2022).
Komitmen presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah perlu didukung semua pihak . Warga dari lapisan masyarakat Kampung Sawah Indah, Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur merespon positif terkait lahan yang sudah digarap dan dihuni selama 24 tahun. Hak atas kepemilikan tanah garapan warga seluas 160 ribu meter persegi namun yang dipermasalahkan seluas 23 ribu meter persegi dengan HGB 1.888 dengan obyek berbeda.
Para orator perwakilan warga Kp. Sawah menyampaikan aspirasinya melalui orasi, diantaranya Mohan Purba dan Herman yang paham terkait kronologi dan sejarah lahan di Kampung Sawah. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Kriston Situmorang dalam demontrasi damai warga tersebut menyampaikan tiga (3) tuntutan warga Kp. Sawah Indah.
“Tuntutan kami, yang pertama USUT dan Segera di TINDAK TEGAS Para MAFIA TANAH yang ‘Bermain’ di Kampung kami, Kp. SAWAH Indah,” ujarnya.
“Selanjutnya tuntutan kami yang kedua, SEGERA Dapat Di Putihkannya Tanah di Kawasan Kp. SAWAH Indah. Dan ketiga untuk segera dilaporkan dan Di Resmikannya RT/RW di Kp. SAWAH Indah, Sesuai JANJI WALI KOTA Jakarta Timur,” ucap Kriston.
Sementara itu, Ketua Paguyuban WKSI, Dasrizal Chaniago ketika menyampaikan orasinya menegaskan bahwa dirinya meluruskan informasi yang telah beredar bahwa warga Kp. Sawah Indah BUKAN pekerja hiburan malam. “Ini semua ibu-ibu warga kami, ibu kami masyarakat biasa bukan PELACUR !,” tegas Dasrizal.
“Kami telah bermukim disini sejak tahun 1998, sudah beranak cucu. Jadi ada yang meng-klaim memiliki tanah di sini itu BOHONG,” imbuhnya.
Dasrizal juga menyatakan, bahwa yang melatar-belakangi aksi damai yang digelar, karena warga merasa diintimidasi. “Kami tertib administrasi. Bukan penghuni dan pekerja hiburan malam, kami warga tertib, bahkan banyak rumah ibadah di lahan yang kami huni. Disisi lain, bahwa surat kurator tidak sah. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2018 saat janji pemilu bapak Anwar,” ungkap Dasrizal.
Komentar