JurnalPatroliNews | Jakarta – Di balik satu ekor komodo yang muncul di pasar gelap, satu gading gajah yang ditawarkan secara ilegal, atau puluhan kilogram sisik trenggiling yang berpindah tangan, terdapat rantai panjang yang tidak selalu terlihat.
Pada 2026, sejumlah pengungkapan aparat penegak hukum bersama Kementerian Kehutanan dan lembaga terkait memperlihatkan pola yang semakin kompleks. Satwa dilindungi tidak hanya diburu dari habitatnya, tetapi kemudian bergerak melalui penampung, pengangkut, pedagang hingga calon pembeli. Sebagian transaksi bahkan diduga dilakukan melalui media sosial.
Rangkaian perkara tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya satu organisasi “mafia satwa” nasional. Namun, pola kasus yang dibongkar aparat menunjukkan adanya jaringan perdagangan satwa liar yang terstruktur, memiliki pembagian peran dan dalam sejumlah perkara diduga terhubung dengan perdagangan lintas daerah maupun lintas negara.
Gajah Sumatera Membuka Jejak Jaringan
Salah satu kasus paling serius terungkap di Pelalawan, Riau.
Pada Maret 2026, Kementerian Kehutanan bersama Polri membongkar jaringan perburuan Gajah Sumatera. Sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tiga lainnya masuk daftar pencarian orang.
Perkara tersebut bermula dari penemuan bangkai Gajah Sumatera jantan berusia sekitar 40 tahun pada 2 Februari 2026 di kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Kepala gajah ditemukan terpisah dan kedua gadingnya hilang. Hasil pemeriksaan memperkuat dugaan kematian akibat luka tembak.
Penyidikan kemudian membuka fakta lebih luas. Aparat menemukan indikasi jaringan tersebut beroperasi sejak 2024 hingga 2026 di sedikitnya sembilan lokasi.
Barang bukti yang ditemukan juga tidak sederhana. Penyidik menyita senjata api rakitan, ratusan amunisi, magazen, peredam dan teleskop. Selain itu terdapat 63 pipa rokok berbahan gading gajah, 140 kilogram sisik trenggiling, serta kuku dan taring harimau.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan satwa dapat bersinggungan dengan perdagangan berbagai bagian tubuh satwa dilindungi, bukan hanya satu spesies.
Komodo: Dari Habitat NTT ke Surabaya
Jejak berikutnya muncul dalam perdagangan komodo.
Pada April 2026, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap perdagangan satwa endemik Indonesia tersebut dan menetapkan enam tersangka.
Polisi mengungkap tiga komodo diperoleh dari Nusa Tenggara Timur dengan harga sekitar Rp5,5 juta per ekor. Satwa itu kemudian dibawa ke Surabaya dan dijual kembali dengan harga mencapai Rp31,5 juta per ekor.
Yang lebih mengkhawatirkan, penyidikan menemukan dugaan jaringan tersebut telah memperdagangkan sedikitnya 20 ekor komodo sepanjang Januari 2025 hingga Februari 2026. Nilai transaksi yang terungkap mencapai sekitar Rp565,9 juta.
Dalam perkara itu, polisi menemukan pembagian peran antara pemburu di habitat asli, penyalur dan pihak yang diduga menjadi pemodal.
Pola tersebut menjadi penting karena menunjukkan bagaimana seekor satwa dapat berpindah dari habitat alami menuju konsumen melalui beberapa mata rantai.
Media Sosial Mengubah Cara Berjualan
Jika sebelumnya perdagangan satwa identik dengan pasar fisik dan transaksi tertutup, perkembangan teknologi menciptakan etalase baru.
Pada Januari 2026, Polda Jawa Barat membongkar perdagangan 14 ekor burung elang di Indramayu setelah menemukan aktivitas mencurigakan melalui media sosial.
Di Bali, patroli siber Ditjen Gakkum Kehutanan mengungkap dugaan perdagangan gading gajah melalui unggahan Facebook. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Di Jayapura, Papua, pada Juli 2026, aparat kembali mengungkap dugaan perdagangan burung dilindungi melalui Facebook. Seorang terduga pelaku diamankan bersama tujuh burung yang terdiri atas lima Kasturi Kepala Hitam, satu Nuri Bayan dan satu Kakatua Koki.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa telah beradaptasi dengan teknologi. Pemburu dan pedagang tidak harus membuka lapak secara terbuka. Penawaran dapat dilakukan secara digital, sementara pertemuan dan pengiriman berlangsung melalui jalur lain.
Pelabuhan Menjadi Titik Perlintasan
Pada 6–7 Juni 2026, operasi gabungan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Pusat Polisi Militer menggagalkan peredaran 100 ekor satwa liar dilindungi asal Papua di Pelabuhan Tanjung Priok.
Satwa tersebut diduga akan masuk ke jalur distribusi ilegal. Seluruhnya kemudian dievakuasi dan dititiprawatkan di pusat penyelamatan satwa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa jalur laut antarpulau masih menjadi salah satu pintu penting dalam pergerakan satwa dari wilayah habitat menuju pasar.
Ketika Pasar Gelap Menyeberangi Batas Negara
Jejak perdagangan bahkan mengarah ke luar negeri.
Pada Februari 2026, Gakkum Kehutanan menetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan 53 koli satwa liar yang diduga akan dikirim ke Thailand. Barang bukti mencakup orangutan, lutung Jawa, cendrawasih, rangkong, kakatua, nuri dan beo Nias.
Pada Juni 2026, kasus lain terungkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Gakkum Kehutanan menggagalkan dugaan penyelundupan Owa Jawa dan biawak tiga warna dengan tujuan Oman.
Dalam perkara tersebut, seorang tersangka berinisial AMR ditetapkan. Penyidik masih mendalami asal satwa, pemasok dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Trenggiling dan Bisnis Bagian Tubuh Satwa
Jika komodo dan burung diperdagangkan dalam keadaan hidup, trenggiling menunjukkan sisi lain dari bisnis gelap tersebut: perdagangan bagian tubuh satwa.
Pada 21 Juli 2026, Gakkum Kehutanan menyerahkan tersangka berinisial EO kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ia diduga memperdagangkan tiga trenggiling Jawa hidup dan 20 kilogram sisik trenggiling.
Pengembangan perkara juga mengungkap pengiriman 3.053 kilogram sisik trenggiling melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan 796,34 kilogram melalui Pelabuhan Merak.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sisik satwa dapat menjadi komoditas dalam jaringan perdagangan dengan volume besar.
Dari Hutan hingga Pesisir
Perdagangan tidak hanya menyasar satwa darat.
Pada Juni 2026, Ditpolairud Polda Bali menggagalkan perdagangan 21 penyu hijau di wilayah pesisir Buleleng. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi penyu di kawasan Pantai Pegametan.
Di Lampung, aparat gabungan pada Juli 2026 menggagalkan pengangkutan 977 ekor burung di Pelabuhan Bakauheni. Ratusan burung tersebut ditemukan dalam bagasi bus yang hendak menuju Pulau Jawa tanpa dokumen karantina maupun dokumen konservasi yang dipersyaratkan.
Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan bahwa titik rawan perdagangan tersebar: hutan, pesisir, jalan raya, pelabuhan, bandara bahkan ruang digital.
Memburu Otak, Bukan Hanya Pembawa
Persoalan terbesar dalam membongkar jaringan perdagangan satwa bukan semata menemukan hewan yang diperdagangkan.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki pada Juni 2026 menegaskan bahwa penanganan kejahatan satwa harus dilakukan secara menyeluruh. Aparat perlu membongkar rantai mulai dari pemodal, pengepul, pengangkut, penjual hingga pembeli, termasuk transaksi melalui ruang digital.
Pendekatan tersebut penting karena pelaku yang ditemukan membawa satwa belum tentu menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar.
Di balik pemburu dapat terdapat pengepul. Di belakang pengepul bisa terdapat pemodal. Sementara transaksi terakhir dapat berlangsung dengan pembeli yang bahkan berada di wilayah berbeda atau negara lain.
UU Baru Mempersempit Ruang Gerak
Indonesia juga telah memperkuat dasar hukum melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 yang mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Regulasi tersebut mengatur larangan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut hingga memperdagangkan satwa dilindungi. Perdagangan melalui media elektronik juga menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Untuk sejumlah perbuatan terhadap satwa dilindungi, ancaman pidana dapat mencapai 15 tahun penjara.
Pertaruhan di Balik Pasar Gelap
Rangkaian pengungkapan 2026 memberikan satu pesan penting: perdagangan satwa liar bukan lagi persoalan kecil yang berdiri sendiri.
Komodo diburu dari Nusa Tenggara Timur dan dipasarkan di Jawa. Satwa Papua bergerak menuju Jakarta. Trenggiling dan sisiknya berpindah melalui pelabuhan. Burung ditawarkan melalui media sosial. Satwa lain diduga diarahkan ke pasar luar negeri.
Jalur tersebut menunjukkan adanya pola distribusi yang memanfaatkan kelemahan pengawasan di berbagai titik.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemberantasan tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah satwa yang diselamatkan atau tersangka yang ditangkap.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang membiayai, siapa yang mengatur, siapa yang menerima keuntungan dan siapa yang menjadi pembeli akhir?
Jika hanya pemburu yang ditangkap, sementara pemodal dan jaringan distribusi tetap berjalan, pasar gelap akan menemukan cara baru untuk beroperasi.
Indonesia membutuhkan patroli habitat yang lebih kuat, pengawasan perdagangan digital, pengamanan pelabuhan dan bandara, penelusuran aliran uang serta penegakan hukum yang mampu menembus struktur jaringan.
Sebab, setiap satwa yang diambil dari alam bukan sekadar kehilangan satu individu.
Ketika perburuan berlangsung terus-menerus, populasi dapat tertekan dan fungsi ekologis ikut terganggu.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya gajah, komodo, trenggiling, penyu, burung atau satwa endemik lainnya.
Yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan biodiversitas Indonesia.
(Berbagai Sumber)
Komentar