JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah diminta segera mengaktifkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur guna menghindari pemborosan anggaran dan memastikan proyek strategis nasional ini tidak terbengkalai.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti besarnya dana yang telah dikucurkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan di kawasan IKN. Ia memperingatkan bahwa tanpa langkah nyata, pembangunan yang sudah berjalan bisa menjadi sia-sia.
“Sudah banyak fasilitas dan gedung pemerintahan yang berdiri. Kalau tidak segera difungsikan, itu hanya akan menambah beban biaya perawatan dan menjadi pemborosan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu, 27 Juli 2025.
Untuk mendorong percepatan aktivasi IKN, Saan mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di ibu kota baru tersebut. Menurutnya, kehadiran Wapres di IKN akan menjadi simbol dimulainya kerja pemerintahan dari pusat pemerintahan baru.
“Kalau Wapres sudah mulai bekerja dari IKN, maka kebutuhan-kebutuhan lain seperti kehadiran aparatur sipil negara (ASN), operasionalisasi fasilitas, serta efisiensi penggunaan gedung dan anggaran bisa lebih terarah,” jelas Saan.
Ia menilai bahwa langkah konkret ini penting demi menjamin kelanjutan pembangunan dan distribusi pemerintahan serta ekonomi yang lebih merata di luar Pulau Jawa.
“Presiden Prabowo punya visi besar. Jangan sampai IKN justru jadi beban baru bagi anggaran negara,” katanya.
Anggota Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa dorongan ini murni untuk menjaga agar IKN tidak dibiarkan mangkrak. Ia yakin, dengan adanya aktivitas pemerintahan, tujuan awal pembangunan IKN akan lebih mudah tercapai.
“Ini semata demi menjamin IKN tetap hidup, tidak menjadi proyek yang terbengkalai, dan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya,” tandasnya.
