JurnalPatroliNews – Jakarta – Konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum kunjung mereda dinilai membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk mengambil posisi sebagai pusat relokasi industri global. Momentum ini disoroti langsung oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai peluang besar yang tak boleh terlewatkan.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI HKI yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Juni 2025, Ketua Umum HKI terpilih periode 2025–2029, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa ketegangan geopolitik dunia telah menciptakan celah baru dalam peta rantai pasok global—dan Indonesia memiliki posisi tawar yang menguntungkan.
“Di tengah dinamika global saat ini, kawasan industri kita harus mampu menjadi solusi atas tergesernya pusat-pusat produksi di negara-negara terdampak perang dagang. Ini peluang yang harus kita manfaatkan secara kolektif,” kata Ma’ruf.
Untuk mengakselerasi respons terhadap peluang tersebut, Ma’ruf mengusulkan pembentukan lembaga khusus bernama Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN), yang menurutnya akan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi investasi serta merespons hambatan-hambatan yang selama ini memperlambat pengembangan kawasan industri.
“BKIN ini kami harapkan bisa menjadi motor koordinasi teknis di bawah Kementerian Perindustrian, mirip dengan peran BKPM, namun lebih fokus pada isu-isu kawasan industri secara spesifik,” jelasnya.
Selain mengusulkan pembentukan badan nasional, HKI juga akan mendorong lahirnya regulasi khusus berupa undang-undang kawasan industri, yang akan memperkuat kepastian hukum, efisiensi usaha, serta meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di kancah global.
Ma’ruf menekankan, pengembangan kawasan industri tak boleh dilihat hanya dari sisi keuntungan ekonomi semata. Ada dimensi kebangsaan yang turut diperjuangkan, terutama ketika Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki sistem proteksi kuat terhadap sektor industrinya.
“Ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini soal kedaulatan ekonomi. Kawasan industri adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi regional,” tegasnya.
Ke depan, arah kebijakan HKI juga akan diselaraskan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk itu, penguatan payung hukum serta akselerasi hilirisasi industri menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda HKI.
Lebih lanjut, Ma’ruf menambahkan bahwa fokus HKI juga mencakup pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan, berlandaskan energi hijau, serta tanggap terhadap era digitalisasi industri.
“Kami ingin Indonesia dikenal sebagai negara dengan iklim investasi industri yang kompetitif dan efisien. Kita butuh terobosan konkret untuk mendukung itu semua,” tuturnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang turut hadir dalam Munas XI, menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan baru HKI. Ia mengingatkan bahwa kesinambungan adalah kunci dalam menjaga agar kawasan industri tetap menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional.
“Estafet kepemimpinan harus menjamin keberlanjutan. Tugas HKI ke depan tentu semakin menantang, tapi semangat kolaborasi dan kontinuitas harus tetap diutamakan,” pungkasnya.
Komentar