JurnalPatroliNews – Jakarta, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan tidak ada penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di Pilkada 2020.
Safrizal mengatakan data penindakan selalu dipaparkan dalam setiap rapat evaluasi pilkada. Namun, Anies bisa saja tidak mengetahui karena tak pernah ikut rapat lantaran tak ada pilkada di DKI Jakarta.
“Kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta mengatakan tidak ada teguran pelanggaran protokol kesehatan, ini datanya ada.
Memang Aceh dan Jakarta tidak ikut Pilkada sehingga kita tidak paparkan di hadapan Aceh dan DKI,” kata Safrizal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11).
Safrizal menyampaikan bahwa pengawasan terkait penegakan protokol kesehatan selama pilkada selalu dilakukan. Pemerintah pusat pun menggelar rapat setiap pekan dengan mengundang penyelenggara, aparat penegak hukum, dan para gubernur.
Ia mengatakan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan juga sudah tegas dilakukan. Saat ini hanya ada 2,2 persen pelanggaran dari total kampanye yang digelar.
“Ini dilakukan dan serius dilakukan semata-mata menjaga keselamatan paslon, tim kampanye, masyarakat yang hadir secara pertemuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung penanganan protokol kesehatan di Pilkada 2020.
Hal itu ia sampaikan dalam menjawab kritik publik soal kerumunan Imam FPI Rizieq Shihab. Menurut Anies, belum ada pemda yang tegas seperti DKI.
“Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan,” ujar Anies di DPRD DKI Jakarta berdasar rekaman yang diterima, Senin (16/11).
(*/lk)
Komentar