JurnalPatroliNews – Jakarta – Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak melupakan janji kampanyenya untuk merenovasi sekitar 8.000 sekolah di berbagai wilayah Nusantara, terutama fasilitas pendidikan yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Founder IPR, Aliza Gunado, menyampaikan bahwa program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat memang sudah mulai berjalan. Namun ia menegaskan bahwa pembenahan sekolah-sekolah terpencil yang masih minim perhatian harus segera direalisasikan.
“Sekolah di wilayah 3T berada jauh dari pusat pembangunan dan sulit dijangkau karena kondisi geografis. Perbaikannya perlu menjadi prioritas,” ujarnya kepada redaksi pada Senin, 3 November 2025.
Menurut Aliza, ribuan sekolah saat ini memerlukan penambahan ruang belajar dan perlengkapan seperti bangku dan meja. Kekurangan sarana tersebut justru memicu praktik percaloan bangku, sehingga siswa dari keluarga mampu memiliki peluang lebih besar masuk sekolah negeri.
“Padahal, sekolah negeri merupakan wujud hadirnya negara untuk memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa biaya. Mereka yang mampu sebenarnya bisa memilih institusi swasta,” tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan rencana memanfaatkan dana hasil sitaan tindak pidana korupsi untuk pembangunan sekolah dan kawasan nelayan. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara ekspor CPO senilai Rp 13,2 triliun di Kejaksaan Agung.
IPR juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menampilkan masih maraknya penyalahgunaan Dana BOS. Korupsi di tingkat sekolah dianggap telah menurunkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
“Seakan ada pembiaran terhadap pembobolan Dana BOS tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan anak-anak,” kata Aliza.
IPR mendorong agar pemberantasan korupsi menjadi agenda besar pemerintah hingga ke sektor pendidikan, mulai dari kementerian hingga sekolah.
“Kalau masalah korupsi tidak segera diselesaikan, sulit bagi kita bersaing dengan negara lain. Dengan SDM yang lemah, bangsa ini hanya akan menjadi tenaga kerja murah atau bahkan ‘budak’ bagi negara lain,” tegasnya.
