JurnalPatroliNews – Jakarta – Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP menekankan, partainya menolak Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) soal Gubernur Jakarta yang akan dipilih oleh Presiden.
Hasto mengatakan, PDIP sebagai Partai ‘wong cilik’ menganggap, bahwa kedaulatan memilih Pemimpin ada di tangan rakyat, sebagai amanah sesuai Undang-undang.
“Kami mendorong, kami menangkap aspirasi dari masyarakat, bahwa demokrasi di tangan kedaulatan rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya, sehingga keistimewaan dari DKI itu tidak harus dilakukan dengan merubah suatu undang-undang,” ujar Hasto, Rabu (6/12/23).
Hasto menegaskan, penolakan ini selaras dengan keinginan rakyat. Ia menyebut, masyarakat ingin kepala daerah di DKI dipilih oleh warganya sendiri.
“Inilah kemudian, kami terus mereka-mereka yang mengkritisi itu adalah suara rakyat, itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP, bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyat lah yang berdaulat,” tegas Hasto.
Meski demikian, Hasto merespons soal Fraksi PDIP yang menyetujui RUU DKJ saat rapat pleno di Baleg DPR RI. Menurutnya, karena mendengar aspirasi rakyat, akhirnya keputusan PDIP pun mengikuti suara rakyat.
“Ya kita kan terus kemudian mendengar aspirasi rakyat, jadikan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan, konstelasi, sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu pedoman kita terpenting adalah suara rakyat, rakyat ingin agar gubernur di DKI itu dapat dipilih,” pungkasnya.
Komentar