JurnalPatroliNews – Jakarta – Kenapa semua seantero negeri teriak kesusahan.🤦♂️🤦♂️🤦♂️😄😄😄, Bukankah sekarang pemenagnya partai Wong cilik… sudah biasa dengan kesusahan, Akan tetapi ada sebuah gambaran kelam yang selama ini terjadi, Banyak masyarakat yang telah bertahun tahun bahkan ada yang ber puluh tahun berupaya mencari keadilan atas hilangnya hak milik atas lahan tanahnya, hal itu disampaikan oleh Kendi Budiardjo, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).
Menyikapai hal tersebut, Bambang BeaThor Suryadi, Kader PDIP Perjuangan yang pernah ditugaskan Partai di DPR RI dan di Kantor Staf Presiden memohon maaf atas belum terwujudnya keadilan seperti yang tercantum pada butir ke 5 PancaSila (Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia-red)
” Pertama kami sampaikan terima kasih kepada warga Indonesia yang telah mendukung Partai kami sehingga 2 kali memenangkan Pemilu,” Kata Bambang BeaThor Suryadi, Kader PDIP Perjuangan, menjawab kiriman WA dari Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Rabu(25/8)
Lanjut Bambang BeaThor Suryadi, Belum terwujudnya keadilan itu, satu dari sebabnya karena kami harus berkoalisi dengan Partai lain akibat belum menang secara mayoritas.
“Koalisi itu membentuk Kabinet, dan memberi peluang kader Partai lain untuk ikut menduduki Jabatan kementerian,” imbuhnya.
Lanjut BeaThor Suryadi, Tidak benar tudingan bahwa Kabinet Jokowi Kader dari PDI Perjuangan tidak patuh hukum atas putusan Mahkamah Agung dan tidak patuh terhadap putusan Komisi Informasi Publik.
“Partai Kami adalah Pejuang untuk melindungi warga yang tertindas oleh ke tidak adilan hukum,” tandasnya.
Perlu juga diketahui, Dalam Kabinet Koalisi posisi Kementerian ATR/ Kepala BPN di Jabat oleh Bapak Sofyan Djalil yang merupakan Kader Partai NasDem. Sebagaimana yang kita pahami Jabatan Kementerian ini syarat dengan kepentingan, terutama Pengusaha pemegang HGU, baik untuk Tambang maupun Perkebunan.
“Insya Allah Presiden tetap konsisten terhadap janji Politiknya bahwa beliau akan Tegak Lurus membenahi HGU yang sewaktu – waktu dapat beliau batalkan dan cabut ijinnya,” ujarnya.
“HGU itu berusia 25 tahun dan terus di perpanjang dan sepanjang itu pula derita Kaum Marhaen, Wong Cilik Sandal Jepit Menderita…,”tandasnya
Masih kata Kader PDIP Perjuangan, Pak Sofyan Djalil mengatakan bahwa Sawit adalah industri yang dibutuhkan Pemerintah dan tidak mungkin membuka Peta HGU, lantas kenapa HGU di keluarkan pihak BPN dengan memasukkan Lahan tanah Warga ke dalam PT.
“Kenapa Pak Sofyan tidak mau mencari jalan mediasi, bukan kah PT sudah begitu makmur, kenapa membayar aja sewa tanah yang digunakan atau berbagi hasil panen atas lahan warga yang ikut panen,” katanya
“Saya Pikir dalam usia Republik 76 tahun ini, sudah saatnya membumikan kesejahteraan Rakyat.Tidak lagi ada Pengusaha Kaya Raya Diatas Derita Rakyat yang tanahnya dikelolah Perusahaan,” pungkas Bambang BeaThor Suryadi, Kader PDIP Perjuangan.
Salam Juang
Salam Sehat
Komentar