Oleh: Andre Vincent Wenas
JurnalPatroliNews – Kota Cirebon yang saat ini berpenduduk sekitar 350 ribu jiwa dulu kita kenal dengan sebutan “kota udang”, tentu karena banyak menghasilkan udang.
Tapi itu dulu. Sekarang ini produksinya di dominasi fashion, lebih dari 60% lebih, kata Manparekraf Sandiaga Uno, kemudian diikuti kerajinan tangan lainnya dan industri kuliner.
Menjelang musim pilkada dimana-mana, baiklah kita tilik profil anggaran kotanya, baru kemudian kita tengok beberapa aktor politik kota dan tantangannya.
Skala pengelolaan anggaran Kota Cirebon adalah sebagai berikut: besaran APBD 2024 dirancang sebesar Rp 1,6 triliun, dengan defisit sekitar Rp 1,3 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 649,4 miliar dan dari pemerintah pusat (APBN) berupa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 859,7 miliar. Pendapatan lainnya sekitar Rp 106 miliar.
Dari sisi belanja, sebagian besar (hampir setengahnya) Rp 783 miliar untuk belanja pegawai alias pengeluaran rutin. Belanja barang dan jasa Rp 639,4 miliar. Belanja modal dianggarkan Rp 105,4 miliar. Belanja lainnya dianggarkan Rp 88,4 miliar yang terdiri dari belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga.
Praktis tidak tersedia anggaran pembangunan yang signifikan untuk memecahkan persoalan banjir, sampah, pembangunan infrastruktur jalan yang berdampak secara ekonomi dan kesejahteraan. Nampaknya ini pula yang mesti jadi perhatian calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam pilkada Kota Cirebon sebentar lagi.
Itu dari sisi desain anggarannya. Bagaimana aktualnya? Realisasi sisi pendapatannya per 12 Juli 2024 (berdasarkan laporan SIKD/Sistem Informasi Keuangan Daerah) tercatat Rp 376,69 miliar atau baru 23,32%.
Angka itu pun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 60,48 miliar atau baru 9,31% saja dari target. Sedangkan yang dari tranfer pemerintah pusat (TKDD) realisasinya sebesar Rp 316,2 miliar atau 36,78% dari rencana anggaran.
Itu dari realisasi sisi pendapatannya. Bagaimana belanja dengan (pengeluaran)nya? Total aktual belanja daerahnya per SIKD 12 Juli 2024 sebesar Rp 463,16 miliar atau realisasi 28,65% dari anggarannya. Terdiri dari belanja pegawai atau belanja rutin sebesar Rp 338,78 miliar atau 43,26% dari anggaran setahun.
Belanja barang dan jasa Rp 89,97 miliar atau 14,07% dari pagu anggaran. Sedangkan belanja modalnya baru 8,86% atau realisasi sebesar Rp 9,34 miliar. Belanja hibah Rp 23,97 miliar atau 37,37%, dan belanja belanja tak terduga Rp 1,10 miliar atau 6,06%.
Memang desain versus realisasi anggarannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai program pembangunan apa saja yang telah dan akan direalisasikan di Kota Cirebon selama tahun 2024 ini?
Baiklah kita melangkah ke area pilkada. Mana dari pada kandidat yang punya gagasan cemerlang dan bukan cuma asal berebut jabatan walikota selama lima tahun kedepan? Kita lihat dulu parpol (atau koalisi parpol) yang bisa mengusung paslon kepala daerah.
Dari hasil Pileg 2024 pada bulan Februari lalu dari 35 kursi DPRD Kota Cirebon diperoleh komposisi sebagai berikut:
Golkar untuk periode 2024-2029 memperoleh 6 kursi, naik dari sebelumnya (periode 2019-2024) sebanyak 3 kursi. Gerindra dapat 5 kursi, turun dari sebelumnya 6 kursi. Lalu Nasdem juga 5 kursi, naik dari sebelumnya 4 kursi.
PKS dapat 4 kursi, naik dari sebelumnya 3 kursi. Juga PDIP dapat 4 kursi, turun dari sebelumnya 6 kursi. PKB dapat 3 kursi, sebelumnya 2 kursi. PAN mempertahankan 3 kursi. Partai Demokrat juga 3 kursi, turun dari sebelumnya 4 kursi. PPP dapat 1 kursi, sebelumnya 3 kursi. Dan Hanura mempertahankan 1 kursi.
Untuk mengusung paslon kepala daerah butuh minimal 7 kursi. Jadi di parlemen Kota Cirebon kesepuluh parpol parlemen itu diharuskan berkoalisi satu sama lainnya. Tidak ada parpol yang bisa mengusung sendiri paslonnya.
Komentar