JurnalPatroliNews – Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, memaparkan secara rinci 20 poin rencana perdamaian untuk wilayah Gaza Strip yang disusun oleh Board of Peace (BoP).
Ulta menegaskan pentingnya menilai dokumen rencana perdamaian tersebut secara objektif dengan membaca seluruh poin secara utuh sebelum memberikan penilaian. Menurutnya, pendekatan yang tidak menyeluruh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai posisi BoP terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Dalam menilai sesuatu, menganalisa dan memberikan judgment, kita harus benar-benar objektif. Hati-hati melihat dari semua sisi dan membaca secara detail apa yang sedang ingin kita analisa,” ujar Ulta dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Minggu (8/3/2026).
Ia juga menepis anggapan bahwa BoP tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Dalam dokumen tersebut, khususnya pada poin nomor 9, disebutkan bahwa Gaza akan berada di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin oleh komite Palestina sebagai langkah menuju stabilitas politik di wilayah tersebut.
Sementara pada poin nomor 16 ditegaskan bahwa Gaza tidak akan berada di bawah kekuasaan Israel. Dalam rencana itu Israel bahkan didorong untuk meninggalkan wilayah tersebut serta tidak melakukan okupasi maupun aneksasi.
“Ini memperlihatkan keberimbangan poin nomor 16. Ditekankan di sini bahwa Israel ditekan untuk tidak mengokupansi atau menganeksasi Gaza. Sudah dijelaskan di sini kalau Israel dan semua kepentingannya harus meninggalkan Gaza,” kata Ulta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa poin 19 dan 20 membuka peluang bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri serta membangun negara secara mandiri melalui Palestinian Authority (PA).
“Lucu kalau dibilang tidak ada poin yang menyebutkan atau mengadvokasi kemerdekaan Palestina di BoP. Jadi diberikan jalan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan membangun negara mereka sendiri. PA akan menjadi representasi aspirasi masyarakat Gaza,” ujarnya.
Dalam poin nomor 20 juga disebutkan bahwa Amerika Serikat akan mendorong terciptanya dialog antara Israel dan Palestina guna membangun lingkungan politik yang memungkinkan kedua pihak hidup berdampingan secara damai.
“Intinya poin 20 menyatakan kalau Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina agar ada political environment, ekosistem politik untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Itu inti two state solution,” jelas Ulta.
Selain itu, sejumlah poin dalam dokumen BoP juga memuat aspek kemanusiaan, seperti pemberian amnesti kepada anggota Hamas yang bersedia hidup damai serta jaminan perlindungan bagi warga Gaza agar tidak dipaksa meninggalkan wilayahnya.
Ulta menambahkan bahwa rencana BoP perlu dipandang terpisah dari konflik yang saat ini melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia berharap 20 poin rencana perdamaian tersebut dapat menjadi dasar bagi upaya nyata menuju penyelesaian konflik dan kemerdekaan Palestina.
“BoP harus kita pisahkan dari konflik yang sekarang. Kita berharap 20 poin rencana perdamaian Gaza ini bisa diimplementasikan. Kemerdekaan Palestina harus bisa dicapai. Itu saudara kita, dan kita sejak awal berkomitmen untuk menghapuskan penjajahan dari dunia ini,” tutupnya.
