“Fakta yang harus dikejar ke depan adalah, satu tanah, satu sertifikat, dan satu kepemilikan. Tentunya tugas wartawan menjelaskan ke masyarakat yang beragam tingkat sosial dan pendidikannya, sehingga semua lapisan masyarakat bisa memahami betapa pentingnya legalitas dalam status tanah, sehingga kondisi pertanahan di Indonesia bisa semakin membaik, dengan tergesernya gerak dan ruang lingkup mafia tanah.” Jelas Ruly lagi.
Ruly berpendapat, Kini saatnya Kementerian ATR/BPN harus serius “merangkul” Wartawan untuk menjadi punggawa ilmu pertanahan untuk masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham, serta membangun mindset untuk melawan mafia tanah dengan sebuah sistem terintegrasi agar bisa melaporkan hal-hal diluar prosedur dan kewajaran dalam masalah pertanahan,
“Kementerian ATR/BPN sebaiknya membangun sistem jaringan informasi melalui kekuatan media online dan wartawan di daerah sampai tingkat kecamatan, yang terlebih dahulu melatih dengan membentuk TOT untuk wartawan yang bernaung dibawah Media Online yang legal, agar mampu menyampaikan informasi secara tepat, singkat, dan akurat.” Pungkas Ruly.
Komentar