JurnalPatroliNews – Jakarta, Usai pemerintah membatalkan libur panjang akhir tahun ini, respons dari pelaku usaha pariwisata bermunculan.
Sejumlah daerah yang memang mengandalkan pariwisata diperkirakan bakal terancam kehilangan geliat ekonomi. Salah satu yang paling berpotensi terdampak adalah Bali.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Hotel General Manager Association (DPP IHGMA) I Made Ramia Adnyana menyebut saat ini geliat pariwisata pun belum nampak.
“Sekarang kita tetap persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Christmas dan new year tapi kita lihat data bookingan reservasi belum signifikan, apalagi ada pemotongan libur dari pemerintah jadi kita nggak yakin Christmas dan new year akan booming,” kata Ramia kepada CNBC Indonesia, Selasa (1/12/2020).
Ia menyebut dalam waktu 2 pekan terakhir, atau sejak 15 November ke atas lalu, belum ada perubahan signifikan terkait reservasi hotel. Masih di angka 1 hingga 2 kali dan tidak secara berurutan. Padahal saat normal, awal Desember ini angka reservasi bisa mencapai 70%.
“Di angka 50% situasi gini sudah bagus. Tapi saya nggak yakin tercapai 50%, artinya kita bicara rata-rata untuk Bali belum kayanya bisa dicapai. Mengingat sampai saat ini belum dengar ada tambahan pesawat, atau ada paket-paket akhir tahun yang menarik, apalagi nggak ada kepastian untuk dibuka international market. Kemarin kan ada wacana 1 Desember akan dibuka tapi sampai saat ini belum ada realisasi,” jelasnya.
Beberapa wilayah yang paling terdampak dari kebijakan belum dibukanya pariwisata untuk wisman adalah Kuta, Jimbaran, Seminyak.
Wilayah tersebut berpotensi bakal makin terkena dampak setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengisyaratkan adanya libur dan cuti bersama akhir tahun. Hal tersebut sudah diberikan restu langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pemotongan libur Insya Allah nanti sore akan kita umumkan. Tadi sudah ada lampu hijau dari Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Muhadjir usai menghadiri media visit di Gedung Trans TV, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Menurut Muhadjir libur dan cuti bersama tersebut sudah diputuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan kalangan-kalangan tokoh agama.
Kendati demikian, Muhadjir tidak merinci berapa hari yang akan diputuskan pemerintah dalam menetapkan libur dan cuti bersama akhir tahun. Yang jelas, kata Muhadjir untuk hari-hari libur nasional, seperti Hari Natal pada tanggal 25 Desember 2020, dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Sementara untuk cuti bersama, pemerintah akan mengurangi harinya.
“Natal tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari tidak mungkin tidak libur. Kalau yang lain, cuti bersama bisa kita kurangi. Dikurangi (hari cuti bersama), tidak ada pengganti,” kata Muhadjir melanjutkan.
(cnbc)
Komentar