JurnalPatroliNews – Jakarta – Partai Gema Bangsa dijadwalkan menggelar deklarasi nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam agenda tersebut, partai anyar ini menyatakan akan mengundang seluruh partai politik yang ada di Indonesia.
Ketua Panitia Deklarasi, Joko Nugroho, menjelaskan bahwa momentum deklarasi bertepatan dengan hari ulang tahun partai dan menjadi ajang konsolidasi besar bagi seluruh jajaran kepengurusan.
“Deklarasi ini sekaligus peringatan hari jadi partai dan akan dihadiri penuh oleh pengurus DPP serta pengurus tingkat wilayah. Kami juga mengundang seluruh partai politik di Tanah Air,” ujar Joko saat konferensi pers di JCC, Jumat, 16 Januari 2026.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak dapat memenuhi undangan untuk hadir secara langsung dalam acara tersebut.
“Kami memahami posisi kami sebagai partai baru. Presiden Prabowo berhalangan hadir, namun deklarasi ini tetap kami maknai sebagai bentuk komitmen politik kepada masyarakat,” kata Sopiyan.
Melalui deklarasi ini, Partai Gema Bangsa secara resmi memperkenalkan diri sebagai kekuatan politik baru di tingkat nasional. Partai tersebut menegaskan tekad untuk menjadi wadah perjuangan politik yang berlandaskan nilai integritas, keadilan sosial, serta orientasi pada kemajuan bangsa.
Deklarasi juga menandai langkah awal gerakan politik Partai Gema Bangsa dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang mandiri dan berdaulat, baik dalam pengambilan kebijakan politik, pengelolaan ekonomi, maupun arah pembangunan nasional.
“Partai Gema Bangsa membawa tiga visi utama, yakni Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn. Ketiganya menjadi landasan perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan politik dan ekonomi,” jelas Sopiyan.
Acara deklarasi direncanakan akan dihadiri oleh 514 pengurus tingkat daerah serta 1.124 pengurus lainnya dari seluruh Indonesia yang berasal dari 38 provinsi, menandai kesiapan struktural partai dalam menghadapi dinamika politik nasional.
